Home Politik

Kepala BKD: Gubernur Siap Pasang Badan

38
BAHAS PELANTIKAN - Rapat kerja Komisi I DPRD Sulteng bersama mitra dilaksanakan di ruang sidang utama kantor DPRD Sulteng, Selasa 16 Februari 2020. (Foto: Istimewa)
  • Komisi I DPRD Pertanyakan Pelantikan Pejabat Pemprov

Palu, Metrosulawesi.id – Pelantikan pejabat di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dilakukan gubernur pada 29 Desember 2020 lalu, menjadi pembahasan serius Komisi I DPRD Sulteng. Pasalnya, pelantikan dilakukan hanya sepekan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan edaran larangan pelantikan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, Asri, dibombardir pertanyaan oleh anggota Komisi I DPRD Sulteng saat rapat kerja bersama mitra, Selasa 16 Februari 2020.

Komisi I mempertanyakan alasan gubernur tetap melantik sejumlah pejabat, sementara ada larangan yang dikeluarkan Mendagri.

Seperti dipertanyakan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, tanggal 23 Desember 2020, Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor: 820/ 6923/ SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Ini ada edaran, kenapa gubernur tetap melantik?” tanya Wiwik meminta penjelasan dari Kepala BKD Sulteng.

Mendapat pertanyaan tersebut, Asri kemudian menjelaskan, banyaknya kekosongan jabatan menjadi salah satu alasan pelantikan tetap dilaksanakan.

“Saat pelantikan 29 Desember 2020, gubernur menyampaikan siap pasang badan dan bertanggungjawab apapun risikonya nanti,” ujar Asri.

Sebenarnya kata Asri, persiapan pelantikan itu sudah berproses sejak September, dimana gubernur menyurat kepada Mendagri untuk melakukan pelantikan, tetapi tidak mendapat jawaban dari Mendagri. Gubernur juga sudah menemui langsung Dirjen Otda, bahkan mendapat signal akan membantu proses pelantikan di Sulteng.

“Aturannya, kalau dalam 10 hari surat tidak mendapat jawaban, tandanya surat tersebut disetujui,” tutur Asri.

Dirjen Otda juga menurut Asri memberikan dukungan meskipun secara lisan saja.

“Banyaknya kekosongan pejabat di sejumlah OPD menguatkan gubernur melakukan pelantikan demi lancarnya pemerintahan. Bahkan saat pelantikan, gubernur menyampaikan akan pasang badan apapun risikonya,” ujar Asri di hadapan anggota Komisi I DPRD Sulteng.

“Walaupun Mendagri melarang melakukan pelantikan, namun sampai saat ini pelantikan yang dilaksanakan gubernur 29 Desember silam tidak juga mendapat teguran dari Mendagri,” klaim Asri.

Sikap gubernur pasang badan yang disampaikan Kepala BKD mendapat sanggahan dari anggota Komisi I, Budi Luhur Larengi. Menurut Budi, tidak boleh kepala daerah atau siapapun itu memasang badan pada sesuatu yang melanggar aturan.

“Pasang badan boleh dilakukan jika tidak melanggar aturan, tapi kalau itu melanggar aturan tidak boleh pasang badan. Sikap gubernur tersebut memberikan contoh yang kurang baik,” tegas Budi Luhur.

Mengingat pelantikan 29 Desember 2020 menimbulkan polemik dan pertanyaan masyarakat, Ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu, memutuskan untuk melaksanakan rapat khusus dengan kepala BKD Sulteng.

“Nanti Komisi I rapat khusus dengan BKD,” tegasnya.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas