Home Palu

Target Vaksinasi TNI-Polri, Guru Akhir Februari

25
SIMULASI - Simulasi pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kawatuna, Rabu, 13 Januari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr. Husaema mengungkapkan, pihaknya menargetkan minggu keempat Februari vaksinasi bagi TNI-Polri akan dimulai.

“Untuk saat ini vaksinasi diperuntukkan untuk tenaga kesehatan (nakes), kecuali nakes yang ada hambatannya untuk divaksin, seperti ibu menyusui, hamil, sesak nafas, riwayat asma, alergi berat, sudah pernah kena Covid-19. Alhamdulillah sejauh ini sudah 4.000 nakes yang divaksin, kurang lebih 700 nakes setelah kami lakukan screening tidak bisa divaksin karena masih ada hambatan dan nakes tersebut sudah pernah kena Covid-19,” ungkap Kadinkes Husaema melalui sambungan ponselnya, Minggu, 14 Februari 2021.

Kata dia, jika merunut target pemerintah pusat untuk vaksinasi nakes yakni 85 persen, Kota Palu sedikit lagi mencapai target tersebut.

“Sekarang ini kami lagi meminta data Guru, TNI, Polri, ASN, BUMD, BUMN, Organda, Ojek/Ojol. Itu nanti kita total berapa jumlahnya, setelah itu jumlah tersebut kami ajukan ke pusat untuk mengadakan vaksin sesuai dengan jumlah tersebut bagi Kota Palu,” jelasnya.

“Mungkin dalam minggu keempat Februari sudah mulai TNI/Polri dan Guru, setelah itu dilanjutkan ke masyarakat umum,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk vaksinasi mandiri (berbayar), Husaema mengungkapkan untuk Kota Palu belum  mengadakan hal itu.

“Sampai saat ini belum ada perusahaan atau pihak swasta yang menyiapkan vaksin mandiri, masih vaksin gratis yang di dropping dari pemerintah. Kalau memang kemudian nanti ada vaksinasi yang mandiri di Kota Palu harus koordinasi dengan pihak provinsi atau Gubernur Sulteng,” jelasnya.

“Sejauh ini dropping vaksin dilakukan oleh pusat ke provinsi kemudian ke kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota masing-masing. Cuma pemerintah pusat menggelontorkan vaksin tersebut ke daerah sesuai dengan kebutuhan atau jumlah masyarakat,  jadi istilahnya mungkin pukul rata,  kita  yang lakukan screening di daerah. Karena itu juga BPK melakukan pengawasan atas vaksin gratis ini, jangan sampai ada yang  diperjualbelikan,” jelasnya.  

Husaema juga menjelaskan vaksinasi bagi masyarakat yang pernah positif Covid-19 belum dilakukan.

“Bagi yang sudah pernah positif Covid-19 dan sembuh belum bisa divaksin sekarang, menunggu 6  bulan baru bisa divaksin lagi,”  jelasnya.

“Untuk sekarang bahaya divaksin bagi orang yang sudah sembuh dari Covid-19,  karena daya tahan tubuhnya sudah tinggi jika divaksin lagi bisa pingsan,” jelasnya.

Husaema menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi dari pusat yang menyatakan orang yang telah divaksin boleh tidak melakukan rapid test antigen jika keluar daerah.

“Seperti saya sudah ada  kartu vaksin tapi saya tetap melakukan rapid antigen jika keluar provinsi, misalnya ke Makassar atau Jakarta. Tapi Kementerian Kesehatan RI sudah berjanji akan ada regulasinya terkait hal  itu, apakah orang yang  sudah divaksin hanya menunjukkan kartu telah  divaksin sehingga  tidak melakukan rapid antigen lagi jika keluar daerah atau seperti apa mekanismenya  yang nanti akan diputuskan oleh Kemenkes RI,” jelasnya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas