Home Sulteng

Diseminasi Informasi Harus Secara Berkala

7
RAPAT PPID - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sulteng, Hasim, menyampaikan paparan saat rapat fasilitasi PPID di Palu, pada Kamis, 11 Desember 2021. (Foto: Istimewa)
  • Mengoptimalkan Peran PPID

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulteng telah melaksanakan rapat fasilitasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat berlangsung di ruang rapat Diskominfo Provinsi Sulteng, pada Kamis, 11 Februari 2021 lalu.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sulteng, Hasim, menjelaskan rapat dilaksanakan guna mewujudkan kesamaan persepsi dalam pengelolaan PPID.

Menurutnya, banyak hal yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan PPID di perangkat daerah, diantaranya perlu diseminasi informasi secara berkala melalui media website/media sosial resmi pemerintah. Hal ini juga ditegaskan untuk perangkat daerah dilingkup Setdaprov melalui PPID untuk mempublikasi informasi publik yang sifatnya terbuka.

“Saya perlu ingatkan semua badan publik itu wajib menyampaikan informasi yang diproduksi oleh badan publik tersebut,” ungkap Hasim, Minggu, 14 Februrai 2021.

Hasim mengungkapkan tahun ini Komisi Informasi bersama PPID Utama akan melakukan evaluasi terhadap PPID Pembantu lingkup OPD Provinsi Sulteng. PPID Utama disebut akan memberikan pendampingan berupa bimtek (bimbingan teknis).

“Kita berharap evaluasi yang akan dilakukan Komisi Informasi bersama PPID Utama berjalan lancar,” tandas Hasim.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng, Faridah Lamarauna, menyampaikan perlunya dilakukan pembinaan terhadap perangkat daerah (OPD) dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID pembantu dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Ini juga merupakan hasil monev terhadap PPID pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkap Faridah di Palu.

Berdasarkan hasil monev pada Januari 2020 lalu, bersama-sama dengan Komisi Informasi Provinsi Sulteng juga menyusun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik sekaligus menindaklanjuti hasil studi teknis kegiatan pemeringkatan yang dilakukan oleh di Yogyakarta.

“Tapi karena saat itu pertimbangan kewenangan PPID utama belum diserahkan secara resmi ke Dinas Kominfo, maka kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi layanan informasi publik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang mana hal tersebut merupakan sub urusan komunikasi dan informasi,” ucap Faridah.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas