Home Donggala

Mardiana: Ada Disposisi ke Pak Lubis

32
KONFERENSI PERS - Sekda Donggala Rustam Efendi, Kepala Inspektorat Donggala DB Lubis, Kadis DPMD Abraham Talud, dan Direktur CV Mardiana saat menggelar konfrensi pers terkait program TTG (teknologi tepat guna), Jumat 5 Februari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Penjelasan CV Mardiana Terkait Proyek TTG

Donggala, Metrosulawesi.id – Direktur CV Mardiana, perusahaan yang melaksanakan proyek teknologi tepat guna (TTG) di Kabupaten Donggala angkat suara. Dia menjelaskan tentang proyek yang kini telah dilaporkan ke Kejaksaan.

Mardiana menegaskan tak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam program TTG tersebut. Semua proses menggunakan modal pribadinya dari sosialisasi di tingkat desa sampai dengan pembelian alat TTG menggunakan uang pribadinya.

“Dari awal saya lakukan sosialisasi di desa, dokumen semua terlampir perjanjian kerja sama terjadi. Saya tidak dibayar pada waktu itu,” kata Mardiana pada konferensi pers di ruang Kasiromu, Jumat 5 Februari 2021.

Namun, terungkap bahwa CV Mardiana sempat bermohon kepada Bupati Donggala dan kemudian keluar disposisi.

“Saya bermohon ke bupati makanya ada disposisinya ke Pak Lubis,” ungkapnya.

Tidak dijelaskan lebih jauh mengenai disposisi yang dimaksudkan tersebut. Yang pasti bahwa proyek TTG tersebut menurutnya berjalan sesuai prosedur.

Mardiana yang pernah menjadi honorer di Dinas Ketahanan Pangan juga mengakui bahwa alat TTG berupa website juga diperuntukkan kepada desa yang tidak memiliki listrik. Menurut Mardiana, setiap desa yang tidak punya listrik akan ia biayai dengan membelikan genset.

Soal pengambilan sejumlah uang dari kades, tetapi barangnya belum ada, menurutnya barang tetap ada dan akan segera didistribusikan.

“Memang benar dalam RAB tidak ada pembelian genset, tetapi itu murni sumbanagan saya untuk desa agar pengoperasian website bisa dilakukan. Kalau uang yang sudah saya ambil, barangnya pasti akan saya kirim segera itu di wilayah Kecamatan Pinembani karena alasan medan saja sehingga lambat barang,” tuturnya.

Hanya saja, Mardiana tidak menunjukkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, termasuk jumlah desa penerima. Akibatnya Sekda Donggala Rustam Efendi yang hadir dalam konferensi pers naik pitam.

“Anda harus bawa data biar jelas, ini untuk kepentingan pemberitaan, teman-teman wartawan memerlukan itu,” tegas  Rustam.

Pada kesempatan itu, Kepala Inspektorat Donggala DB Lubis hadir dan menyatakan program TTG sudah sesuai prosedur.

“Tidak ada keterlibatan saya selaku Inspektorat, tugas pokok kami sebagai APIP adalah melindungi seluruh aparat pemerintahan, termasuk kepala desa, saya sayang kepala desa,” kata DB Lubis.

“Semua proses program TTG sudah sesuai prosedur, dimulai dari surat CV Mardiana tentang Hasil Sosialisasi, kemudian disepakati dalam bentuk perjanjian kerja sama antara kepala desa sebagai pihak pertama dan CV Mardiana sebagai pihak kedua. Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, pihak kedua membeli alat TTG website dan mesin pengolahan keripik yang ditempatkan pada desa masing-masing sesuai isi perjanjian,” katanya.

“Tugas pokok kita adalah melindungi kepala desa, saya undang kepala desa, ini perjanjian saudara kades dengan CV Mardiana. Posisi Inspektorat adalah APIP, olehnya tak usah diputar-putar narasi menyesatkan, sebagai inspektorat saya melaksanakan ketentuan hukum secara normatif berdasarkan fungsi pengawasan, dan saya juga tidak alergi ke wartawan,” sebutnya.

Ditanya soal pelaporan di Kejati Sulteng, Lubis menjawab akan menelusuri kebenaran laporan itu kemudian menyerahkan ke APIP berdasarkan MoU Jaksa Agung, Mendagri, dan Kapolri, kemudian setelah dilihat apakah bentuk pelanggaran administrasi atau pidana, ada gelar perkara bersama.

“Prinsipnya penegakan hukum harus dilakukan, pemidanaan adalah upaya terakhir,” ujarnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas