Home Donggala

TAPD Pastikan Tak Ada “Penumpang Gelap” di APBD

24
Rustam Efendi. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Donggala, Rustam Efendi menegaskan, tidak ada itu istilah ‘penumpang gelap’ di dokumen APBD 2021. Hal itu dikemukakan Rustam Efendi saat diminta tanggapan terkait kekhawatiran adanya program dalam APBD 2021 yang tidak melalui pembahasan bersama DPRD.

Adapun mengenai keterlambatan terbitnya dokumen APBD 2021, kata dia murni karena sistem SIPD (System Informasi Pemerintah Daerah).  “Sudah selesai dokumen APBD 2021. Prosesnya di gubernur juga sudah kelar. Tidak ada yang berani mainkan atau dikatakan ada ‘penumpang gelap’ di APBD, ya sebutkan saja siapa ‘penumpang gelap’ itu, akan ketahuan di sistem jika ada yang berani bermain dan memainkan dokumen APBD 2021,” tegas Rustam Efendi saat ditemui Metrosulawesi di ruangan kerjanya, Selasa 2 Februari 2021.

Ia pun kembali menegaskan tidak akan berkompromi dengan hal yang tidak konsisten. Artinya sesuatu yang sudah melalui tahapan pembahasan, lalu tergantikan di tengah jalan itu tidak benar dan pasti akan ketahuan di sistem SIPD.

“Sistem SIPD ini baru diterapkan, dan seluruh Indonesia memakainya, namanya juga manusia pasti ada kendala di program SIPD, SDM juga sangat berperan di program SIPD, dokumen APBD 2021 akan segera keluar, yang bikin lambat juga ada surat Kementerian Keuangan 31 Januari kemarin, isinya saya lupa ada di keuangan itu, kecuali DPA dan RKA itu belum jadi,”tutur Rustam Efendi, Sekda Donggala.

Catatan Metrosulawesi, selama mengikuti proses pembahasan anggaran pada Desember 2020, Banggar, OPD, dan Tim TAPD bekerja siang dan malam. Serangkaian proses penyusunan dan penetapan R- APBD 2021 sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal. DPRD telah merampungkan pembahasan dan persetujuan di tingkat Badan Anggaran bersama TAPD melalui penyampaian di sidang paripurna.

Ironisnya di tahapan akhir penyesuaian dan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap RAPBD 2021 antara Bupati dan DPRD belum pernah terlaksana. Hal ini tentu menjadi pertanyaan. Dalam pedoman penyusunan APBD 2021 (baik PP maupun Permendagri) sangat jelas tertulis bahwa setelah terbit keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RAPBD 2021 maka Bupati dan DPRD segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan RAPBD paling lambat tujuh hari setelah hasil evaluasi diterima.

Informasi yang dihimpun, sesuai dengan administrasi yang tertulis dan terdokumentasikan bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud tertanggal 5 Januari 2021 telah sampai di Pemerintah Kabupaten Donggala baik Bupati maupun DPRD pada tanggal 12 Januari 2021. Berarti bahwa sejak 12 Januari sampai tujuh hari kemudian Bupati bersama DPRD membahas kembali untuk penyesuaian dan penyempurnaan.

Namun ternyata Surat Keputusan Gubernur tersebut baru diketahui keberadaanya atau diterima oleh Anggota DPRD pada Jumat 29 Januari 2021. Akibatnya terjadi kegundahan tersendiri bagi DPRD karena wewenang yang diberi oleh peraturan terkait penyesuaian dan penyempurnaan RAPBD 2021 menjadi terlewatkan atau tidak lagi dalam pengawasan, sehingga kekhawatiran anggota DPRD terhadap isi dokumen APBD 2021 lumrah adanya dan berpotensi ada ‘penumpang gelap’ di dokumen APBD 2021.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas