Home Nasional

Pengamat Kritik Usul Pembubaran KASN

25
Slamet Riyadi Cante. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Pengamat Kebijakan Publik, Dr Slamet Riyadi Cante M.Si, mengkritik usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Usulan pembubaran KASN sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal, melalui revisi Undang-Undang ASN. 

Usul itu muncul dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Hukum serta HAM Eddy Hiariej terkait RUU ASN baru-baru ini.

“Usulan pembubaran KASN terkesan pemikiran mundur dalam kerangka mendorong profesionalisme ASN,” tegas Slamet Riyadi, Rabu, 3 Februari 2021.

Menurut pengurus pusat Indonesia Asosiasi For Publik Adminstration (IAPA) itu, keberadaan KASN sangat bermanfaat melakukan pengawasan terhadap ASN dan peran kepala daerah dalam melaksanakan promosi dan rotasi jabatan yang cenderung tidak berdasarkan merit sistem (kecakapan, kemampuan, dan kapasitas).

“Kepala daerah dalam melaksanakan promosi dan rotasi lebih cenderung dengan pola spoil sistem. Sekarang ini saja masih ada terjadi promosi dan rotasi secara sembunyi-sembunyi tidak sesuai prosedur,” ucap Riyadi.

Dikatakan, dengan kondisi tersebut seharusnya peran KASN lebih diperkuat sampai ke level daerah bukan sebaliknya malah ingin dibubarkan. Dia mengusulkan dibentuk perwakilan KASN di daerah minimal level provinsi.

“Dengan usulan wacana pembubaran ini, saya melihat terkesan ingin melegalkan praktik jual beli jabatan,” ujar mantan Dekan FISIP Universitas Tadulako itu.

Slamet Riyadi mengatakan idealnya DPR harus menolak gagasan pembubaran KASN demi kepentingan publik. Apabila hal ini tidak dilakukan akan menjadi fenomena yang menunjukkan kurangnya komitmen dan konsistensi para pengambil kebijakan dalam membangun profesionalisme ASN.

Terlebih lagi kata Slamet Riyadi, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya mendorong profesionalisme ASN. Olehnya, jika KASN dibubarkan akan kontradiktif dengan semangat profesionalisme ASN yang digaungkan Jokowi.

“Harusnya DPR mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan-kepentingan politik. Ini penting saya sampaikan karena kita di daerah juga harus menyuarakan itu,” pungkas Slamet Riyadi.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas