Home Ekonomi

Pemda Dapat Meniru Program BSU

16
Dr Ahlis Djirimu. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah tahun ini menghentikan BLT subsidi upah atau bantuan subsidi upah (BSU). Padahal program tersebut sangat membantu mendongkrak daya beli masyarakat.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Tadulako, Dr M Ahlis Djirimu PhD mengatakan, program BSU yang sempat digelontorkan pemerintah 2020 lalu mempunyai fungsi menjaga daya beli bagi pekerja yang tergerus akibat pandemi Covid-19. BLT ini menyasar 12,4 juta pekerja pada 2020 dengan besaran masing-masing pekerja mendapat Rp2,4 juta per orang.

“Tentu pemerintah punya alasan mengapa menyetop,” kata Ahlis kepada Metrosulawesi, Rabu 3 Februari 2021.

Ahlis mengatakan, fungsi bantalan sosial sebenarnya harus terukur berapa lama agar penerima tidak tergantung terus yang kemudian membebani APBN.

Sebaiknya katanya, Kemenaker mengkaji sasaran pekerja.

“Mereka yang bergaji upah minimum provinsi (UMP) dan atau di bawah UMP menjadi prioritas utama dan mempunyai beban tanggungan banyak,” kata Ahlis.

Dalam konteks Sulteng kata Ahlis, BSU dapat direplikasi baik bagi provinsi maupun kabupaten dan kota. Terutama untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat Covid.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 lalu menunjukkan bahwa pengangguran di Sulteng karena Covid-19 mencapai 4.630 orang laki laki dan 4.500 orang perempuan. Total keseluruhannya mencapai 9.120 orang.

Sementara penduduk yang kehilangan pekerjaan karena Covid mencapai 4.410 orang laki-laki dan 7.010 orang perempuan. Totalnya mencapai 11.420 orang. Selanjutnya, penduduk Sulteng yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid sebanyak 202.920 orang terdiri atas 115,03 ribu laki-laki dan 87,89 perempuan.

“Intervensi program padat karya di kota dan di perdesaan menjadi penting karena ada 105,59 ribu yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid. Bantuan sosial mutlak dibutuhkan sampai dengan tiga tahun kedepan,” katanya.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas