Home Nasional

Gubernur Minta 11 Daerah Terapkan PPKM

12
TEGAKKAN PROKES - Aparat TNI-Polri melakukan operasi yustisi untuk penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Operasi ini digelar pekan lalu. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • TNI-Polri Akan Dilibatkan Lacak Pasien Covid

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola kembali mengeluarkan surat edaran (SE) untuk menekan perkembangan kasus Covid-19 di Sulteng. SE yang ditujukan kepada kepala-kepala daerah itu, Gubernur meminta agar 11 kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan kasus Covid di Sulteng menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

“Agar menerapkan PPKM di wilayah masing-masing sesuai instruksi Mendagri No. 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” tulis Gubernur Longki dalam SE tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima Metrosulawesi, Rabu 3 Februari 2021.

Ke-11 kabupaten dan kota itu, yakni: Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Morowali Utara, Morowali, Tojo Unauna, Banggai, Tolitoli dan Buol. Ke-11 kabupaten itu juga disebutkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19.

Selain menerapkan PPKM, Gubernur Longki juga minta kepala daerah masing-masing kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran, penanganan dan pencegahan Covid-19 di masyarakat.

“Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di kabupaten/kota, Pemda kabupaten dan kota agar menyiapkan gedung isolasi/karantina terpusat bagi penderita Covid-19 tanpa gejala untuk mencegah penulasan,” tulis Longki.

Gubernur berharap vaksinasi terhadap tenaga kesehatan telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2021. Surat edaran tersebut kata gubernur mulai berlaku sejak 1 Februari 2021.

Terbitkan Inpres

Sementara itu dari Jakarta dilaporkan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperluas “tracing” Covid-19 secara digital.

“Terkait ‘tracing’ secara digital yakni program ‘Peduli Lindungi’, Presiden akan mempersiapkan Instruksi Presiden sehingga program ‘Peduli Lindungi’ ini bisa digunakan sehingga efektif mengontrol mereka yang terpapar,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 3 Februari 2021.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut menyampaikan pernyataan seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi terkait dengan penanganan Covid-19.

“Inpres itu dikeluarkan agar bisa ‘men-trace’ mereka yang berpotensi dengan penularan dan dari Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan ‘tracing’ di lapangan yang akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas,” tambah Airlangga.

Dengan program Peduli Lindungi, tracing bisa dilakukan secara daring. Selain itu, pemerintah juga akan mempermudah tes Covid-19. Kemenkes akan menerbitkan dasar hukum penggunaan rapid test antigen.

“Jadi rapid antigen dimasukkan ke permenkes sehingga ini bisa digunakan screening karena kita tahu rapid antigen biaya lebih rendah dari PCR,” ujarnya.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kunci penanganan pandemi Covid-19 berada di hulu yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Dan untuk masker itu Pak Presiden meminta ada standarisasinya sehingga masker yang dipakai masyarakat itu memenuhi standar kesehatan dan efektif digunakan dan juga mendorong ‘tracing’, ‘tracking’, dan testing,” ungkap Airlangga.

Airlangga menyebut arahan Presiden Jokowi melakukan pendekatan berbasis mikro, yaitu di tingkat lokal mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW dan melibatkan dari satuan tugas dari pusat sampai yang terkecil.

“Pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat lewat operasi yang bersifat mikro dan lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis, dan pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat,” jelas Airlangga.

Berdasarkan data Kemenkes dari hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sepanjang 11-25 Januari 2021 terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta.

“Mobilitas penduduk mengalami penurunan dari berbagai sektor. Tentunya yang mobilitasnya masih tinggi itu di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman ini menjadi perhatian,” ungkap Airlangga.

Pemerintah menggelar evaluasi penerapan PPKM usai Presiden Jokowi menyebut pembatasan itu tak efektif. Dalam rapat itu diputuskan pembatasan akan berfokus pada tingkat terkecil.

Airlangga menyebut mobilitas masyarakat di daerah pemukiman masih tinggi. Sehingga pemerintah akan menerjunkan aparat hingga ke tingkat RT dan RW.

“Arahan Bapak Presiden agar penanganan covid dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu bisa dilakukan dengan optimalisasi efektivitas pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Airlangga.

Per 2 Februari 2021, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan sejumlah 10.379 orang sehingga total kasus mencapai 1.099.687 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 12.848 orang menjadi 896.530 orang dan pasien meninggal dunia bertambah 304 orang sehingga totalnya 30.227 orang telah meninggal. (din/ant)

Ayo tulis komentar cerdas