Home Ekonomi

KPP Pratama Palu Menuju ZI-WBK

27
Pimpinan bersama karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu mendukung adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). (Foto: Dokumentasi KPP Pratama Palu)

Palu, Metrosulawesi.id – Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu sedang dalam rangka proses pembangunan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Wakil Ketua Pembangunan ZIWBK KPP Pratama Palu, Dody Widayanto usai ditemui sejumlah wartawan di salah satu Cafe, Sabtu (30/1/2021).

Diungkapkan, hal itu seperti terlihat juga di beberapa instansi lain yang sudah membangun zona tersebut. Disebutkan, pihaknya sangat mendukung penuh KPP Pratama Palu menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

“Pencanangan telah dilakukan langsung pada Jumat 29 Januari kemarin. Acara disaksikan semua pegawai organik maupun non organik yang bekerja di KPP Pratama Palu. Karena saat pencanangan mereka harus mengetahui terkait dengan ZI-WBK ini,” ungkapnya.

Selanjutnya, adapun sebagian pegawai yang melaksanakan work from home (WFH), work from homebase (WFHb), cuti dan pegawai KP2KP Banawa serta KP2KP Parigi juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan melalui video conference.

“Intinya adalah untuk mewujudkan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjaga kualitas pelayanan publik ” katanya.

Proses pembangunan zona integritas (ZI), kata Dody, itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 52 tahun 2014 terjadi perubahan ke peraturan nomor 10 tahun 2019.

“Isinya tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan ada enam catatan penilaian yang menjadi fokus utama pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) khususnya di area perubahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu.

“Sisi menejemen, SOP, penataan sistem SDM, penguatan akuntabilitas, Dialog Kinerja Organisasi hingga Nilai Kinerja Organisasi. Begitupun dengan pengawas dan terakhir ialah terkait peningkatan pelayanan publik,” ujarnya menambahkan.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas