Home Parigi Moutong

Komnas HAM Sebut Polisi Tebang Pilih Dalam Menertibkan PETI di Parimo

14
Dedi Askary. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askary menanggapi penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh jajaran Polres Parigi Moutong di Desa Sijoli Kecamatan Moutong. Polisi menyita dua ekskavator yang digunakan penambang.

Menurut Dedi Askary, penertiban tersebut patut diapresiasi oleh semua pihak. Namun di sisi lain, kata dia sesungguhnya membuat miris dan prihatin. Sebab, pengelolaan PETI yang begitu jauh dengan menempuh jarak ratusan kilometer dengan menghabiskan waktu kurang-lebih 6-7 jam perjalanan, seketika ditertibkan Kamis, 28 Januari 2021.

Sementara pengelolaan PETI yang hanya di ujung hidung, dibiarkan terus lakukan eksploitasi Sumber Daya Emas di Desa Kayuboko atau di Salubanga, maupun Buranga dibiarkan.

“Ini sesuatu hal yang mengherankan dan sangat memprihatinkan. Tindakan ini nyata merupakan praktek penertiban yang tebang pilih. Ini nyata adalah tindakan yang parsial atau memihak, saya kira ini satu kekeliruan besar, jelas ini sangat jauh dari semangat institusi kepolisian yang promoter apalagi semangat presisi sebagaimana konsep yang hendak diterapkan dalam penataan institusi kepolisian serta seluruh jajaran anggota kepolisian yang ada di Republik ini termasuk Res Parigi Moutong,” tegas Dedi Askari kepada Metrosulawesi, Sabtu 30 Januari 2021.

Dia menjelaskan, perusahaan yang memiliki izin operasi saja tetap ada kerusakan dan pencemaran yang terjadi jika tidak diawasi secara ketat, termasuk terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Sebab kecelakaan akibat kelalaian perusahaan saja atau menyebabkan tenaga kerja meninggal dalam instrumen hukum terkait pengelolan pertambangan, pihak perusahaan atau pemilik usaha diancam dengan tindak pidana.

“Hemat kami,tidak ada alasan atau dalil apapun yang membenarkan praktek PETI, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, maslahatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang tertentu utamanya pemilik modal atau cukong, dari sisi pemasukan atau peningkatan pendapatan daerah, itu nol besar, karena mereka-mereka pemilik usaha atau pemodal tidak menitip sejumlah dana rehabilitasi dan dana pascatambang ke Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melalui kas negara atau kas daerah untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan atau perbaikan pascapertambangan,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya sudah dapat dipastikan terjadi laju kerusakan hutan dan lahan serta pencemaran yang luar biasa baik itu pencemaran air dan udara di luar abang batas kewajaran. Semua itu bentuk pelanggaran hukum dan itu adalah tindak pidana, baik dari pendekatan sebagaimana yang diatur dalam berbagai instrumen hukum tentang pengelolaan SDA sektor pertambangan, demikianpula dari pendekatan sebagaiman yang diatur dalam berbagai instrumen hukum tentang lingkungan dan kehutanan.

“Membabat hutan tanpa izin apalagi di areal yang dilarang oleh UU itu tindak pidana, demikian juga pencemaran air maupun udara, di kawasan-kawasan ada PETI, daerah aliran sungainya sudah tidak lagi bisa melaksanakan fungai ekologisnya,karena airnya sudah keruh dan beracun yang disebabkan penggunaan bahan beracun dan berbahaya,” urainya.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas