Home Hukum & Kriminal

Tangani Warbin, Perlu Pendekatan Restorative Justice

15
Lapas Kelas II Palu. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Masalah kelebihan penghuni di lapas sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh aparat penegak hukum (APH) lain juga perlu terlibat mengatasi masalah ini.

Diperlukan pendekatan restorative justice (keadilan berbasis musyawarah) untuk mengatasi masalah terssebut dan kondisi inipun terjadi hampir semua lapas di Indonesia.

Seperti yang dikatakan salah satu kepala blok yang berada di Lapas Kelas II Palu, yang berinisial NV, kepada wartawan mengatakan bahwa, bagi mereka program-program yang sudah dilakukan Ditjen Pemasyarakatan selama ini sudah sangat baik. Salah satunya Pokmas yang menjadi program prioritas nasional.

“Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan peran APH terkait lainnya untuk sama-sama bisa mengawasi dan mengatasi persoalan  tersebut,” ucapnya.

NV juga mengatakan bahwa, dirinya bersama dengan kepal blok lainya mengaku selalu memberikan himbauan dan pendekatan secara emosional kepada warga binaan, agar tetap mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan Petobo.

Tak hanya itu, NV,  yang juga warga binaan di lapas petobo itu, juga mengingatkan agar  warga binaan wajib  memiliki ketrampilan khusus yang telah diajarkan selama didalam lapas atau menjalani masa tahanan.

“Karena saat keluar bisa menciptakan lapangan kerja atau mandiri dalam membuka usaha dalam kehidupan sehari-hari setelah pasca penahanan di dalam lapas.Jadi ketika keluar nanti, keterampilan yang dimiliki bisa diterapkan baik dengan membuka lapangan kerja ataupun melamar pekerjaan,” ucapnya. (prt/*)

Ayo tulis komentar cerdas