Home Parigi Moutong

PETI di Parimo Merusak Lingkungan

12
BARANG BUKTI - Dua alat berat yang diamankan pihak Polres Parigi Moutong dari lokasi penambangan emas ilegal di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, belum lama ini. (Foto: Ist)
  • Polisi Amankan Ekskavator di Penambangan Sijoli

Parigi, Metrosulawesi.id – Penyidik Polres Parigi Moutong (Parimo) menyita dua ekskavator yang digunakan penambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Sijoli Kecamatan Moutong.

Dalam siaran persnya yang diterima Kamis malam, Kapolres Parimo AKBP Andi Batara Purwacaraka SH SIK mengatakan, aktivitas penambangan emas di Desa Sijoli tersebut sangat meresahkan warga, karena berdampak pada sumber air, pertanian, serta tambak milik warga.

“Berdasarkan informasi warga, maka Satreskrim Polres langsung berkoordinasi dengan Polsek Popayato dan Polsek Moutong,” katanya.

Saat menggerebakan kata Kapolres, aktivitas penambangan sedang berlangsung. Kedua ekskavator tersebut akan digunakan untuk keperluan land clearing di lokasi penambangan.

Kapolres mengatakan, dua alat berat tersebut, menurut penambang bukan milik mereka, tapi disewa dari seorang berinisial IB.

Kapolres mengatakan, bahwa dalam operasi tersebut salah seorang warga Desa Moutong berinisial M yang diduga sebagai pendana tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan dari Dinas terkait serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan.

Alat berat itu digunakan untuk mengeruk tanah. Penambang sampai-sampai mengalihkan aliran sungai di Desa Molosipat dan Desa Persatuan untuk mendapatkan material pasir yang dipercaya mengandung emas. Akibat aktivitas para penambang itu, air sungai mengalir tidak pada jalur semestinya. Ironisnya, wilayah tersebut diduga masuk dalam kawasan hutan lindung.

Saat digerebek, penambang sudah berhasil mengumpulkan material tambang kurang lebih 700 bucket ekskavator.

Menurut seorang saksi, material tersebut sudah siap diolah untuk menghasilkan emas.

“Saya selaku Kapolres Parimo, mengimbau warga agar tidak melakukan penambangan minerba ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, baik di daerah pegunungan, kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, sungai atau di lokasi lainnya,” kata Kapolres Andi.

Andi juga meminta kepada pemilik alat berat untuk tidak menyewakan alat beratnya untuk kepentingan penambangan ilegal. Selain melaggar aturan hukum, hal ini juga untuk menjaga dan melestarikan ekosistem.

“Melestarikan ekosistem lingkungan agar tetap terjamin, tidak tercemar dan kelak masih akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita semua,” tutur Andi.

Para terduga pelaku penambangan ilegal dikenakan pasal berlapis, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan tentang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Pasal 89 ayat 1 huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Reporter: Zulfikar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas