Home Hukum & Kriminal

Kemenkumham Sulteng Gandeng 12 OBH

10
TEKEN KONTRAK - Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, meneken kontrak pelaksanaan kerjasama bantuan hukum gratis bersama perwakilan OBH, pada Kamis, 28 Januari 2021. (Foto: Istimewa)
  • Kakanwil Lilik Harap Jajaran Jadi Penghubung

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah menggandeng 12 organisasi bantuan hukum (OBH) tahun anggaran 2021. OBH digandeng untuk kerjasama bantuan hukum gratis bagi kelompok – masyarakat misikin di daerah ini.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, menjelaskan penandatanganan kerjasama telah dilakukan pada Kamis, 28 Januari 2021. Dalam kesempatan tersebut, Lilik didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw dan Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa.

“Kontrak pelaksanaan bantuan hukum tersebut diikuti oleh 12 OBH se-Provinsi Sulawesi Tengah yang telah terkreditasi dan terverifikasi oleh Kemenkumham,” jelas Lilik, Jumat, 29 Januari 2021.

Kakanwil berharap layanan bantuan hukum harus dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian yang tertib dan terintegrasi. Oleh karena itu, dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan kerjasama, Lilik berharap peran jajarannya sebagai penghubung dari pemberi bantuan hukum dan penerima, dalam hal ini masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin.

Diharapkan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran yang mampu memenuhi hak bagi penerima bantuan untuk mendapatkan akses keadilan. Menurut Lilik, penyelenggaran bantuan hukum juga sebagai upaya Kemenkumham dalam memaksimalkan penyerapan anggaran.

Adapun 12 OBH yang bekerjasama dengan Kemenkumham Sulteng yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli, Perkumpulan Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng, dan Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan) Sulteng.

Berikutnya, Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Poso Tentena, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sulteng, Yayasan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulteng, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Donggala.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw, juga menyampaikan harapan seluruh OBH sebagai partner untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan hukum. Dia menekankan pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Sulawesi Tengah.

“Saat ini, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga terus melaksanakan peningkatan pelayanan dalam segala bidang,” ujarnya saat kegiatan monitoring dan evaluasi beberapa OBH di Sulawesi Tengah, Senin, 18 Januari 2021.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas