Home Parigi Moutong

Komnas HAM Sulteng Ancam Laporkan PETI ke Pusat

13
SOROT TAMBANG - Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng akan segera mendesak pemerintah pusat, bila instansi terkait di daerah tidak segera menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“Jika dalam waktu dekat ini tidak menampakan progres yang menggembirakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Sulteng dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama melayangkan rekomendasi dan desakan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” tulis Ketua Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Kamis 28 Januari 2021.

Dedi mengatakan, pihaknya akan meminta menteri untuk segera menugaskan tim dari Jajaran Pejabat Inspektur Jenderal Kementerian (Itjend KESDM) bersama pejabat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), dalam hal ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Dirjen Gakum KLHK), serta Direktorat Kriminal Khusus dan Direktorat PROPAM Mabes Polri dalam satu Tim Bersama (Tim Gabungan) untuk segera diturunkan guna mengambil langkah-langkah penting dan strategis dalam hal penertiban atau penutupan areal pengelolaan PETI di Sulteng.

Dia meminta agar para pelaku termasuk para cukong di balik pengelolaan PETI, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, diproses secara hukum.

“Tim ini diharapkan untuk mengambil langkah pemeriksaan kinerja dan dugaan keterlibatan dalam pengelolaan PETI di lingkup kelembagaan masing-masing yang ada di Sulawesi Tengah, baik pada Lingkup pegawai/anggota dan Pejabat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atau Kabupaten, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemeriksaan dugaan keterlibatan anggota atau Pejabat di Polda Sulteng, khususnya pada anggota dan Pejabat di lingkup Polres Parigi Moutong,” jelasnya.

Dua hari sebelumnya, Ketua Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng itu juga sudah menyoroti maraknya operasi PETI mulai dari Kayuboko, Malakosa, Buranga, Kasimbar hingga Lobu di Kabupaten Parigi Moutong, telah mengancam kerusakan lingkungan.

“Penambangan itu harus ditertibkan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat luas, khususnya dari ancaman kerusakan lingkungan,” katanya pada Selasa 26 Januari 2021.

“Tidak ada ruang bagi pelaku penambangan ilegal. Apalagi terhadap para cukong yang mendanai operasionalisasi pertambangan ilegal di kabupaten tersebut,” tambahnya.

“Jangan main-mainlah dalam urusan penegakan hukum terkait penambangan ilegal di daerah ini. Hanya karena mendapat sedikit rente dari beberapa orang pemodal,” katanya.

“Ini sangat tidak manusiawi, karena pejabat di institusi terkait, hanya memikirkan diri mereka sendiri dibanding kelangsungan hidup orang banyak dan generasi akan datang,” tambahnya.

Dalam rilisnya itu Dedi juga menyinggung aparat kepolisian, khususnya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulteng serta Polres Parigi Moutong untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pertambangan ilegal.

“Jika tidak, menjadi benar adanya sinyalemen yang berkembang di masyarakat, bahwa dalam hal semakin maraknya pertambangan emas ilegal di daerah ini karena para pejabat daerahnya, termasuk oknum pejabat kepolisian mendapat bagian dari pelaksanaan operasionalisasi pertambangan tanpa izin, mulai dari jajaran Polsek, Polres Parimo hingga Polda Sulteng,” ujarnya.

“Jikalau benar sinyalemen tersebut, terjadi darurat penegakan hukum dalam penertiban pertambangan ilegal di daerah ini. Tentunya ini sangat memprihatinkan dan membuat miris kita semua,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto, S.I.K. mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan terkait adanya oknum yang bermain di tambang ilegal seperti yang diperkirakan dalam siaran pers itu. Kalau ada yang melakukan penyimpangan, katanya, pasti akan dilakukan penindakan.

“Kalau ada oknum yang bermain dan itu tambang ilegal, silakan laporkan itu di Polres atau di Polda,” pungkasnya.

Reporter: Udin Salim, Djunaedi

Ayo tulis komentar cerdas