Home Palu

Tak Ada Lagi Penangguhan UMP/UMK

38
Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak bisa lagi dilakukan penangguhan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) tahun 2021.

“Terkait penangguhan (UMP/UMK) dalam UU Cipta Kerja sudah tidak ada lagi,” ungkap Joko, Selasa, 26 Januari 2021.

Dia menjelaskan bagi perusahaan kecil yang tidak mampu untuk mengikuti ketentuan UMP/UMK, opsi yang dimungkinan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama pihak terkait. Namun sampai saat ini kata Joko, belum ada petunjuk teknis untuk opsi yang dimaksud.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan. Kita belum tahu apa ketegori perusahaan kecil, IKM, dan UMKM,” jelas Joko.

Opsi lain yang dimungkinan bagi perusahaan kecil yaitu melalui penyelesaian hubungan industrial bipartit. Olehnya, untuk saat ini, terhadap perusahaan yang memohon penangguhan UMP/UMK, tidak akan bisa lagi diproses.

“Kita hanya jawab tidak ada lagi penagguhan upah minimum dengan berlakuka UU Cipta kerja,” ujarnya.

Joko menyebutkan untuk Sulteng, ada sejumlah perusahaan yang memohon penangguhan UMP/UMK. Perusahaan dimaksud antara lain dari Tojo Unauna dan Morowali Utara melalui asosiasi setempat.

Diketahui, dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, ada empat kabupaten terpaksa harus mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng tahun 2021 sebesar Rp 2.303.711 per bulan. Empat kabupaten tersebut yakni Sigi, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), dan Banggai Laut (Balut).

Untuk Sigi dan Touna mengikuti UMP karena kedua kabupaten ini belum memiliki dewan pengupahan. Sementara Tolitoli dan Balut ikut UMP Sulteng karena tak mengusulkan penetapan UMK sampai batas waktu yang ditentukan. Adapun UMK 2021 yang telah ditetapkan untuk Kota Palu sebesar Rp 2.673.388 per bulan, Donggala Rp 2.303.711, Parimo Rp 2.445.950, Poso Rp 2.503.734, Morowali Rp 2.823.965, Morowali Utara Rp 3.100.000, Buol Rp 2.585.674, Banggai Rp 2.343.970 dan Banggai Kepulauan Rp 2.325.749. Morowali Utara menjadi kabupaten tertinggi kenaikan UMK dari yang sebelumnya Rp2,7 juta per bulan tahun lalu menjadi Rp3,1 juta per bulan pada tahun ini.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas