Home Sulteng

Presiden Diminta Perpanjang Rehab Rekon

17
SERAHKAN REKOMENDASI - Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira menyerahkan rekomendasi terkait penanganan bencana di Padagimo kepada Pj Sekdaprov, H Mulyono dalam sidang paripurna di DPRD Sulteng, Senin 25 Januari 2021. (Foto: Istimewa)
  • DPRD Serahkan Lima Rekomendasi Soal Bencana Padagimo

Palu, Metrosulawesi.id – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Pascabencana Alam Padagimo (Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong) DPRD Sulteng menyerahkan lima rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke Presiden.

Kelima rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira kepada Pj Sekdaprov Sulteng H. Mulyono mewakili gubernur dalam sidang paripurna di DPRD Sulteng, Senin 25 Januari 2021.

Kelima rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus yang diketuai H Budi Luhur Larengi dan sekretaris Wiwik Jumatul Rofiah itu, yakni: Pertama, meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang waktu Inpres Nomor 10/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana di Sulteng dan wilayah terdampak lainnya selama dua tahun ke depan yaitu hingga 31 Desember 2022.

Kedua, membentuk tim ad hoc asistensi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi, yang terdiri dari Kementerian lembaga terkait, dan pemerintah daerah di wilayah terdampak dalam rangka koordinasi monitoring dan evaluasi dalam implementasi rencana induk, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang.

Ketiga, membentuk peraturan pemerintah (PP) pengganti undang-undang tentang masalah hukum, dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Padagimo, yang meliputi hak keperdataan, pertanahan, perwalian, perbankan, administrasi kependudukan dan penggantian dokumen pendidikan.

Keempat, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bencana pada tanggal 28 September 2018 di Padagimo sebagai bencana nasional.

Kelima, memerintahkan kepada BNPB RI, dan institusi terkait lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan zona rawan bencana, kiranya dapat meninjau kembali penetapan zona rawan bencana di wilayah terdampak.

Selain ke Presiden, DPRD Sulteng juga mengajukan rekomendasi kepada 19 Kementerian dan Lembaga RI dengan beberapa poin-poin penting di dalamnya.

“Kita tentu berharap, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kerja-Kerja Pansus bisa memberi potret terkini kemajuan penanganan pasca bencana, khususnya proses rehab rekon,” kata ketua DPRD.

Selain Sekdaprov, para wakil dan anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah, sidang paripurna itu juga dihadiri kalangan unsur Forkopimda, bupati/ walikota Padagimo dan OPD terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual. (din/*)

Ayo tulis komentar cerdas