Home Parigi Moutong

Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng Minta Pertambangan Emas Ilegal di Parimo Ditertibkan

22
Dedi Askary. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id Ketua Komnas HAM RI perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary SH, meminta pertambangan emas di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang tidak mengantongi izin untuk segera ditertibkan.

Desakan dan permintaan untuk penertiban penambanagan emas illegal, disampaikan Komnas HAM RI perwakilan Sulteng, dalam siaran pers-nya yang diterima Metrosulawesi.id, Senin (26/1/2021) sore.

Dalam siaran pers-nya, disebutkan, saat ini operasi pertambangan Emas tanpa izin di Kabupaten Parimo, semakin marak. Hal ini diliat aktifitas penambangan emas  mulai dari Kayuboko, Malakosa, Buranga, Kasimbar hingga pertambangan emas di Lobu, dan Moutong.

Dikatakan Dedi Askary, aktifitas penambangan ini  harus segera ditertibkan, ini demi keberlangsungan kehidupan masyarakat luas, khususnya dari ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, baik air maupun udara, lebih jauh.

‘’Demi menghindari terjadinya petaka yang dapat dipastikan mengancam nyawa atau kehidupan masyarakat sekitar, bahkan untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan anak-cucu kita dimasa depan,’’ tukas Dedi.

Menurut Dedi, tidak ada ruang bagi pelaku penmbangan ilegal apalagi terhadap para cukong yang mendanai operasionalissi pertambangan ilegal di kabupaten Tersebut. Oleh karenanya Pemerintah, Kabupaten dan Provinsi, tidak boleh lagi ada main mata dengan cukong-cukong, yang menfasilitasi pelaksanaan operasionalisasi pertambangan illegal.

Utamanya dari aparat kepolisian, jelas Dedi, khususnya dari Polres  Parimo dan Polda Sulteng. Jangan main-mainlah dalam urusan penegakan hukum terkait penambangan ilegal di daerah ini, hanya karena mendapat sedikit rente dari beberapa orang pemodal.

Selain itu, lanjut Dedi, aktifitas penambangan illegal ini sangat tidak manusiawi, karena pejabat di istitusi terkait, hanya memikirkan diri mereka sendiri dibanding kelangsungan hidup orang banyak dan generasi akan datang.

 ‘’Jangan hanya karena sedikit rente dari praktek-praktek haram ini, mengabaikan triliunan hasil yang didapat dari pengelolaan isi perut Bumi Kabupaten Parimo.   Yang  mestinya masuk ke Kas Daerah, menguap atau dibawah kabur oleh segelintir orang saja,’’ tulias Dedi dalam siaran pers-nya.

Diungkapkan Dedi,  ada banyak pelanggaran hukum yang terjadi disana. Salah satunya adalah pelanggaran perizinan dan pidana lingkungan terjadi secara masif di kawasan atau di areal tersebut  oleh pelaku pertambangan ilegal atau oleh cukong yang mendanai pelaksanaan pertambangan ilegal atas nama masyarakat setempat.

Olehnya itu, Komnas HAM RI perwakilan Sulteng, meminta  aparat kepolisian, khususnya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulteng serta Polres Parimo,  harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan pertambangan ilegal.

‘’Jika tidak, menjadi benar adanya sinyalemen yang berkembang di masyarakat, bahwa dalam hal semakin maraknya pertambangan emas ilegal di daerah ini, karena para pejabat daerahnya termasuk pejabat kepolisian mendapat bagian dari pelaksanaan operasionalisasi pertambangan tanpa izin,’’ papar Dedi.

‘’Jikalau benar sinyalemen tersebut, terjadi darurat penegakkan hukum dalam penertiban pertambangan ilegal di daerah ini, tentunya ini sangat memprihatinkan dan membuat miris kita semua,’’ tutup Dedi. (*)

Ayo tulis komentar cerdas