Home Palu

Trisno: Baru 60 Persen Masyarakat Taat Prokes

13
OPERASI YUSTISI - Sejumlah aparat yang terdiri dari Satpol-PP, TNI dan Polri, saat melakukan operasi yustisi di salah satu Cafe di Palu, belum lama ini. (Foto: Humas Pemkot Palu)
  • Empat Bulan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Palu

Sudah hampir empat bulan operasi yustisi disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes) di Kota Palu, sampai saat ini dilaporkan ketaatan masyarakat baru diangka 60 persen. Kepala Satpol PP Kota Palu, Trisno Yunianto, menyebutkan, operasi yustisi dimulai sejak 1 Oktober 2020. Berikut laporannya.

LAPORAN: MOH. FADEL

PERLU diketahui bahwa kurang lebih 500 perorangan kami sudah berikan sanksi karena tidak patuh terhadap prokes, sementara untuk pelaku usaha yang kami tegur ada sekitar 50 lebih,” kata Trisno, saat dihubungi Metro Sulawesi, Ahad , 24 Januari 2021.

Menurut Trisno, untuk pelanggaran pelaku usaha yang paling banyak didapatkan adalah, tidak diatur jarak kursi pelanganya artinya social distancing tidak mereka terapkan.

“Biasanya kerumunan di Cafe-Cafe itu duduk para pengunjungnya saling berdempetan, dan pemiliki usahan tidak dapat mengurangi jumlah orang yang masuk sekitar 50 persen. Hal ini yang berat dilakukan oleh pemilik usaha, bahkan ada kursi yang sudah ditandai agar tidak diduduki, tetapi tetap biasanya setelah aparat meninggalkan cafe tersebut, mereka kembali duduk di kursi itu,” ujarnya.

Olehnya itu kata Trisno, biasanya pihaknya menyampaikan kepada pemilik usaha agar menyiapkan jumlah kursi dalam satu meja itu empat saja, agar saling terjaga jarak. Untuk kursi lainya disingkirkan saja.

“Jadi menurut saya pelaku usaha ini sangat susah menerapkan social distancing, sementara ini merupakan kewajiban agar prokes itu diterapkan sebaik mungkin,” imbuhnya.

Trisno mengatakan, sejak Oktober penerapan operasi yustisi belum ada pelaku usaha yang diberikan sanksi berat seperti ditutup tempat usahanya. Sebab untuk penutupan tempat usaha ini melalui proses panjang.

“Ada empat sanksi yang perlu dilewati oleh pelaku usaha tersebut, pertama teguran lisan, kedua denda membeli masker sebanyak 50, kemudian ketiga memberikan makanan anak yatim, serta keempat penutupan usaha lima hari dan langsung pencabutan izin,” jelasnya.

Kata Trisno, baru di sanksi satu dan dua saja yang telah dilakukan pada beberapa pemilik cafe. Sementara sanksi penutupan ini membutuhkan kebijakan lebih kuat lagi dari pemerintah, sebab takutnya ada imbasnya lagi ke Pemda.

“Pasti kami di bully lagi jika menutup suatu tempat usaha, jadi saya tinggal tergantung kebijakan. Jika memang pemerintah kota Palu dalam hal ini Walikota mengizinkan untuk menutup, maka kami akan laksanakan, tetapi tentunya hal ini juga membutuhkan koordinasi ke beberapa OPD yang terlibat pelaku usaha itu, misalnya Perizinan, TNI dan Polri,” katanya.

Trisno mengatakan, yang saat ini lemah itu adalah sanksi diperorangan, contohnya ketika didapatkan masyarakat tidak mengunakan masker diminta untuk membeli masker sampai lima lembar, kemudian jika tidak mampu membeli masker, maka diberikan sanksi soal menyapu. Jika sanksi ini diterapkan tentunya sangat lemah, sebab tidak diberikan sanksi denda berupa uang.

“Yang jelas tingkat kedisiplinan masyarakat kota Palu masih di angka 60 persen, hanya sekitar 10 persen saja kenaikannya. Jika kita tidak razia pasti masyarakat sudah abaikan prokes ini,” ungkapnya.

Trisno mengaku, di setiap malam minggu Satpol PP itu selalu turun merazia masyarakat di sejumlah cafe-cafe yang tidak terapkan prokes. Sementara untuk hari-hari biasa operasi yustisi dilaksanakan di pasar untuk memantau perorangan yang tidak mengunakan masker.

“Sebenarnya jika Perda diatur kembali agar sanksinya lebih tinggi diberlakukan itu lebih bagus lagi, akan tetapi proses revisi Perda ini cukup lama lagi prosesnya, sebab satu Perda itu kurang lebih sampai enam bulan, sementara kalau Perwali dua sampai tiga minggu jadi,” katanya.

Dibeberapa daerah lainya, kata Trisno, sudah menerapkan Perda yang sanksinya cukup berat, masyarakat yang melanggar bisa di hukum dan di kurang selama tiga bulan. Dan bisa dinaikan denda hingga sekian ribu rupiah.

“Sekadar informasi bahwa operasi yustisi ini akan berlangsung hingga tiga bulan kedepan yakni hingga Maret 2021, karena ini sesuai anggaran yang tersedia,” ujarnya. (**)

Ayo tulis komentar cerdas