Home Hukum & Kriminal

Polres Tolitoli Ungkap Korupsi DD/ADD yang Menjerat Mantan Kades Tampiala

15
KONFRENSI PERS - Polres Tolitoli saat melaksanakan konfrensi pers. (Foto: Istimewa)

Tolitoli, Metrosulawesi.id – Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Sat Reskrim Polres) Tolitoli mengungkap kasus korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli TA. 2017 hingga TA. 2019.

Tersangka dalam perkara dugaan korupsi ini UMS alias U (56), yang merupakan Mantan Kepala Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli periode tahun 2013 sampai dengan 2019.

Melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Tolitoli pada Sabtu (23/1/2021) pukul 10.00 WITA, Wakapolres Tolitoli Kompol Abdul Haris Saleh SH menyampaikan bahwa, ditetapkannya UMS dalam kasus korupsi DD dan ADD TA. 2017 hingga TA. 2019 berdasarkan adanya Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/276/XI/2020/SPKT/Res Tolitoli, tanggal 09 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/95/XI/2020/Reskrim, tanggal 09 November 2020.

“Berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas pengelolaan ADD dan DD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pada Desa Tampiala, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 293.953.974,00,” ungkap Wakapolres Tolitoli.

Wakapolres Tolitoli menjelaskan bahwa modus operandi dari tersangka yaitu mengambil dan menggunakan dana keuangan Desa Tampiala untuk kepentingan pribadi atau kepentingan selain yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Lanjut Wakapolres Tolitoli, dari dana yang diambil tersebut sebagian dibuatkan LPJ fiktif dan sebagian lainnya memang sama sekali tidak dibuat LPJ karena memang pekerjaan atau kegiatannya juga sama sekali tidak dikerjakan.

Bahwa sekalipun penanganan perkara dimulai pada TA.2017 sampai dengan TA.2019, tetapi sebenarnya permasalahan yang ditemukan lebih dominan pada keuangan Desa TA.2019, sementara untuk dua tahun anggaran sebelumnya masing-masing hanya pada satu item, yaitu untuk TA 2017 hanya berkaitan dengan dana penyertaan Modal pada BUMDES yang dikelola dalam bentuk simpan pinjam.

Dan pada tahun 2019 dilakukan pergantian pengurus BUMDES, seiring dengan pergantian pengurus tersebut, maka dana/Keuangan BUMDES diserahkan kepada tersangka selaku pembina, tetapi ternyata oleh tersangka dana tidak diserahkan kepada pengurus BUMDES yang baru untuk dikelola.

Untuk TA. 2018  hanya pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua. Dimana dana nya diduga diambil oleh tersangka tetapi kendaraan nya tidak diadakan, dan pertanggungjawaban dibuat dengan menggunakan LPJ fiktif.  Sedangkan untuk dana keuangan Desa TA. 2019, sesuai APBDes alokasi keuangan desa adalah sebesar Rp. 1.540.857. 400,- dengan perinciaan dana desa (DD) sebesar Rp. 883.074.000,- dan dari Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp. 657.783.400. Atas perbuatannya, tersangka UMS dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas