Home Hukum & Kriminal

Polisi Gagap Hadapi Teroris di Poso

43
Ahmad M Ali. (Foto: Istimewa)
  • Ahmad M Ali: Kasihan Kapolda Berkantor di Tokorondo

Jakarta, Metrosulawesi.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad M Ali mempertanyakan keseriusan Polri dalam menyelesaikan permasalahan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Padahal kata Ali, persoalan terorisme di Poso itu sudah berlangsung sekian tahun.

“Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris sampai hari ini belum berhasil, artinya apa? Ada yang salah dalam penanganan itu,” ungkap Ahmad Ali dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Ahmad Ali mengaku sengaja mempertanyakan masalah itu, karena setiap kali dirinya reses ke Sulteng, masyarakat selalu mempertanyakan keseriusan negara untuk menyelesaikan persoalan teroris di Poso.

“Konon hanya 11 orang teroris, tapi sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Apakah negara serius atau tidak? Karena logikanya dengan hanya 11 orang, dengan pasukan begitu banyak, rasa-rasanya tidak mungkin untuk tidak bisa diselesaikan,” kata Ahmad M Ali.

Ahmad Ali mengatakan, persoalan teroris di Poso sudah berlangsung sekian tahun. Dari satu operasi ke operasi berikutnya.

“Dan setiap permasalahan yang terjadi, polisi sepertinya gagap menghadapi persoalan itu. Artinya apa? Reaksional. Setiap ada persoalan tiba-tiba semua jajaran dari Mabes hingga tingkat Polda bereaksi,” katanya.

“Dan bahkan sampai hari ini, saya kasihan lihat kapoldanya disuruh ngepos di Desa Tokorondo. Tidak tahu mau buat apa di sana. Nah, Saya berharap ketika pak Sigit jadi Kapolri, segera tarik Kapolda, jangan lagi berkantor di desa Tokorondo,” tambah Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Dia menilai, persoalan teroris di Poso harus diselesaikan secara komprehensif. Harus ada pendekatan-pendekatan. Polisi katanya, jangan pernah berpikir bahwa lebih tahu menyelesaikan persoalan teroris di Poso. Polisi harus berani melakukan pendekatan lain dan berani melakukan evaluasi penanganan Poso.

Diketahui sebelumnya, Aksi teror di wilayah Sulawesi kembali mencuat terkait tragedi berdarah yang menewaskan empat warga sipil di Kabupaten Sigi pada Jumat 27 November 2020 lalu.

Empat orang yang merupakan satu keluarga itu tewas secara nahas usai dihabisi oleh sekelompok orang yang diduga merupakan jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora.

Singkat cerita, Operasi Tinombala masih berlanjut meski sudah empat tahun gagal meringkus kelompok MIT Poso tersebut. Setidaknya, masih ada 11 buronan termasuk Ali Kalora yang menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Tugas itu.

Polri telah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas (Satgas) dalam Operasi Tinombala hingga akhir tahun 2020. Perpanjangan tim pengejaran kelompok teroris ini dilakukan usai masa operasi berakhir pada 30 September lalu.

Terakhir, Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan anggotanya untuk menembak mati kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora jika melawan saat ditangkap. Instruksi ini merespons tindakan keji yang diduga dilakukan kelompok tersebut terhadap satu keluarga di Sigi beberapa waktu lalu.

Libatkan Tokoh

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo membeber sejumlah rencananya guna mengatasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polisi yang kini memimpin Bareskrim Polri itu mengaku akan melbatkan tokoh masyarakat dalam mendekati persoalan terorisme dan tindak kejahatan lainnya.

“Kami bekerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, red), pelibatan civil society, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang perlu dioptimalkan dan pembinaan masyarakat dengan sasaran kesejahteraan psikososial dan doktrin,” kata Sigit saat proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR, Rabu 20 Januari 2021.

Selain itu, Sigit juga akan melibatkan mantan narapidana terorisme guna memberikan edukasi supaya masyarakat tidak mudah terpapar radikalisme ataupun ajaran yang mengarah tindakan teror. Kendati demikian, mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan tetap bertindak tegas bila pencegahan sudah dilakukan tetapi tindak radikalisme dan terorisme tetap terjadi.

“Apabila berpotensi mengganggu keamanan negara dan keselamatan rakyat, maka Polri tetap akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Sigit. (din/*)

Ayo tulis komentar cerdas