Home Nasional

Gubernur Sulbar: Masyarakat Jangan Kuttu

20
ARAHAN GUBERNUR - Gubernur Sulawesi Barar Ali Baal Masdar saat memberikan arahan pada rapat koordinasi bersama aparat pemkab, kecamatan hingga desa di tenda darurat penanganan bencana gempa bumi Majene-Mamuju, Sulbar. (Foto: Metrosulawesi/ Pataruddin)

Mamuju, Metrosulawesi.id Gubernur Sulawesi Barat, HM Ali Baal Masdar, menyoroti masih banyaknya warga korban gempa bumi yang meminta-minta bantuan sembako.

“Masyarakat jangan kuttu (malas). Kalaupun ada bantuan kita syukuri dan terima, tetapi kalau tidak ada maka kita harus berusaha,” kata Ali Baal Masda,  pada rapat koordinasi, Jumat  22 Januari 2021, pagi.

Ali Baal meminta masyarajat tidak terlena dengan keadaan tetapi semangat.

Kata Ali Baal, bagi masyarakat yang rumahnya tidak rusak atau masih bisa ditempati, silakan kembali ke rumah.

Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan agar mulai dilakukan pendataan kerusakan rumah warga maupun perkantoran.

“Sekarang yang inginkan kepada OPD yang hadir kembali ke kantornya untuk mendata, kira-kira apa yang ada disitu, dan seberapa jauh yang rusak. Dicatat, didata, apa saja kerusakan. Setelah dikumpul kepada yang mengetahui. Dari data itu nanti diuji di Makassar untuk memastikan apakah masih layak dipakai atau sudah tidak bisa,” kata Ali Baal.

Dia juga meminta dalam pendataan nantinya harus dilengkapi dengan identitas pemilik rumah, Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kemudian yang harus didata nantinya bukan lagi orang yang makan. Tetapi yang adalah rumah-rumah warga yang rusak dan kantor-kantor. Nanti PU yang turun untuk mendata,” kata Ali Baal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menyatakan pemerintah propinsi belum punya pola yang pas dan tepat soal terkait dalam menangani korban.

“Belum ada mapping wilayah yang memang sangat berdampak serius dan distribusi bantuan belum punya pola yang jelas dimana harus diprioritaskan sehingga terjadi penumpukan dan over bantuan ke kanton-kantong pengungsian. Itu yang dapatkan di lapangan,” kata Hatta.

Tentunya, kata Hatta, ini perlu gerak sigap dari pemerintah provinsi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melalukan follow-up yabg akan dilakukan pada saat gempa terjadi dan pasca gempa dimasa tanggap darurat selama 14 hari.

Sementara itu laporan hasil kunjungan Ombudsman Sulteng ke lokasi Gempa 6,2 di Sulawesi Barat Selasa – Kamis Januari 2020 mengeluarkan 10 point temuan yaitu:

Pasar sudah buka khusus Pasar Tua, beberapa swalayan sudah buka walau hanya beberapa jam.

Begitupula dengan kerusakan bangunan berada di pusat kota di sisi tengah dan sisi tepi pantai (lahan eks reklamasi dan rawa/empang) dan suplai BBM di SPBU lancar..

Ombudsman juga menyoroti distribusi logistik masih menumpuk di dalam kota dan posko di pinggir jalan namun belum merata distribusinya ke luar kota Mamuju, pegunungan dan posko mandiri yang berada di dalam lorong dan perbukitan.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan perawatan pasien pada RS Sulbar dilakukan di lantai dasar dan tenda darurat di pelataran RSU.

Tim yang dipimpin Asisten Ombudsma  Sulteng Nasrun juga menyebutkan belum ada kelompok masyarakat sipil/NGO lokal yang mengawal proses penanggulangan bencana di Mamuju.

Sementara untuk koordinasi antara Provinsi dan Pemkab Mamuju  kurang baik karena terkesan penanganan bencana tanggungjawab Pemprov karena beberapa stok Pemkab mamuju belum dikeluarkan.

Kemudian, jalur penyaluran bantuan dari Palu aman dan lancar tdk ada penjarahan, serta beberapa NGO nasional dan Internasional telah melakukan assesment kebutuhan di Mamuju dan ada yang membangun posko di luar kota mamuju karena alasan mitigasi. (*)

Reporter: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas