Home Politik

DPRD Bentuk Pansus Telusuri Pengadaan Rapid Tes

29
PIMPIN RAPAT - Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira saat memimpin rapat pembentukan Pansus LHP BPK Sulteng di DPRD Kamis malam 21 Januari 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id DPRD Sulteng dalam sidang paripurna yang dipimpin ketuanya, DR Hj Nilam Sari Lawira, Kamis (21/1/2021) malam, sepakat membentuk  Pansus (Panitia Khusus) guna menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng terkait LHP kepatuhan atas penanganan pandemi covid19 tahun  2020 dan LHP kinerja atas efektivitas penanganan pandemi covid19.

Sesaat setelah dibentuk Pansus yang kemudian diberi nama Pansus LHP BPK DPRD Sulawesi Tengah itu langsung bekerja.

Sebelumnya,  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan dan Efektivitas Penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah menemukan sejumlah persoalan. Salah satunyanya adanya temuan kemahalan atas pengadaan rapid tes dengan total nilai Rp.450 juta.

Atas LHP BPK tersebut, Pansus  LHP BPK DPRD Sulawesi Tengah meminta Inspektorat melakukan penelusuruan dan pemeriksaan, sehingga temuan BPK itu segera diselesaikan. Namun demikian, anggota Pansus meminta agar temuan kemahalan itu tidak semata-semata dibebankan kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Hal itu diutarakan anggota Pansus, Sonny Tandra dalam rapat lanjutan Pansus Jumat 22 Januari 2021 dengan menghadirkan Inspektorat, BPBD, Kominfo dan BPKAD Sulteng. Sementara Dinas Sosial yang turut diundang tak satu orang pun hadir hingga rapat berakhir.

“Saya minta kepada Inspektorat segera melakukan penelusuran, cari tahu mengapa BPK sampai menemukan kemahalan mencapai Rp450 juta. Tapi perlu saya tegaskan, tidak boleh atas temuan itu dilimpahkan semua kesalahan kepada pihak ketiga/kontraktor,” tegas Sonny.

Politisi NasDem tersebut menyampaikan hal itu karena yang menentukan Harga Pokok Satuan (HPS) adalah pihak yang berkempentingan. Jadi kalau kesalahan dilimpahkan ke kontraktor itu tidak fair.

“Cari tahu siapa yang menentukan HPS. Kalau memang ada keterlibatan LPSE perlu dimintai keterangan. Jangan persoalan ini nantinya diserahkan semua kepada kontraktor,” tekannya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Sulawesi Tengah, Muhlis Yodjodolo di hadapan Pansus mengatakan, atas LHP BPK tersebut sudah ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur. Suratnya sudah ada di meja gubernur, Inspektorat sisa menunggu. Kalau instruksi sudah ditanda tangan, Inspektorat langsung melakukan pemeriksaan kepada intansi yang dimaksud dan tentunya pihak-pihak terkait yang lain.

Muhlis mengakui LHP BPK terdapat 9 temuan dan 8 rekomendasi. Semuanya segera ditindaklanjuti jika instruksi gubernur sudah ditandatangan. “Saat ini instruksi gubernur sudah di meja pak gubernur, kami menunggu kalau sudah ditanda-tangan dan sampai ke Inspektorat, segera kami melakukan penelusuran,” tegasnya.

Atas LHP BPK tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah akan mengeluarkan 8 instruksi, dimana itu ditujukan untuk diantaranya Dinas Kesehatan, RS Undata, RS Madani dan Satgas Covid-19.

Dalam rapat kerja Pansus tersebut, sejumlah persoalan penanganan Covid-19 turut mendapat perhatian dari anggota Pansus, diantaranya banyaknya data ganda penerima bantuan. Karena itu Inspektorat turut diminta untuk memastikan data ganda itu, apakah bantuan juga diterima dobel ataukah hanya satu kali masyarakat yang namanya ganda menerima bantuan.(*)

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas