Home Hukum & Kriminal

Terdakwa Mantan Ketua DPRD Morut CS Segera Disidangkan

16
TAHAP II - Para Terdakwa kasus dugaan korupsi perencanaan dan pengadaan tanah untuk pengembangan rumah dinas DPRD Morut, saat dilimpahkan penyidik ke penuntut umum Kejati Sulteng. (Foto: Ist)
  • Terkait Pengadaan Tanah Pengembangan Rumah Dinas DPRD Morut

Palu, Metrosulawesi.id Proses hukum, kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait perencanaan dan pengadaan tanah  untuk lokasi pengembangan rumah dinas DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah,  Tahun Anggaran (TA) 2015, tidak lama lagi akan bergulir di meja hijau pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu.

Sejak Senin, 14 Januari 2021, Penyidik Tipikor Polda Sulteng, yang melidik dan menyidik kasus itu, telah melaksanakan tahap II, pelimpahan berkas perkara, barang bukti, berserta tersangka kasus tersebut kepada Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.

Data yang dihimpun Metrosulawesi.id, kasus dugaan tipikor ini menjerat  enam orang pelaku, yang kini telah berstatus terdakwa. Para terdakwa itu, Syarifuddin H Madtjide M.Sc, mantan ketua DPRD Morut, dan Guslan Tomboelo, S.Sos. M. Ap, selaku kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (ADPUM) tahun 2015.

Kemudian terdakwa Tehrar Lawandi S.Sos M.Si, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morut tahun 2015, Kristoferus Lagarinda ST MT, selaku ASN di Dinas PU Morut kala itu, kemudian Abdul Rifai Bagenda SH saat itu menjabat sebagai Lurah Bahontula, Kecamatan Petasia, serta terdakwa Ir Baso Mukhtar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Sulteng, Inti Astutik SH MH, menerangkan  untuk pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, belum dilakukan. Karena, tim penuntut umum masih akan merampungkan proses administrasi perkara itu, salah satunya menyelesaikan penyusunan surat dakwaan.

“Belum dilimpahkan, rencananya Senin (pekan mendatang)” ungkap Inti Astutik, Rabu, 20 Januari 2021. 

Kasus dugaan tipikor terkait perencanaan dan pengadaan lokasi pengembangan rumah dinas DPRD Kabupaten Morowali itu, menelan APBD Morut Tahun 2015 senilai Rp. 588.000.000. Penyelidikan dan penyidikan kasus  dilakukan tim penyidik Tipikor Polda Sulteng. Setelah sekian lama, Senin, 14 Januari 2021, penyidik telah selesai melakukan tahap II kasus. Dalam prosesnya yang berlangsung di Kejati Sulteng, penuntut umum tetap melakukan penahanan kepada ke enam terdakwa, karena memang sementara berada di sel tahanan Polda Sulteng.

“Ke enam tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulteng dan para tersangka dikenakan Pasal 2, Pasal 3 atau Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP,” terang Inti Astutik sebagaimana pemberitaan sebelumnya.

Mantan Napi Tipikor

Dua terdakwa  Guslan Tomboelo dan Terhar Lawandi,  sebelumnya pernah diadili di PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, sekitar tahun 2017. Guslan Tomboelo dan Terhar Lawandi diadili karena kasus tipikor kegiatan pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburuan tahun 2014, yang  dilaksanakan bagian Adpum Sekda Morut, dengan nilai anggaran sebesar Rp 250 juta yang bersumber dari DAU. Selain keduanya, turut dipidana dikasus tipikor ini adalah mantan Camat Petasia, Iskandar Imran.

Diperkara tipikor ini, perbuatan terdakwa Guslan Tomboelo dan Terhar Lawandi,  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiair.

PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guslan Tomboelo dan Terhar Lawandi, masing-masing dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda Rp.50.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama tiga bulan.

Selain pidana badan serta denda, keduanya yang kala itu diperiksa dalam satu berkas perkara, juga harus menerima ganjaran pidana membayar uang pengganti  sejumlah Rp75.000.000  dengan cara tanggung bersama oleh  kedua terdakwa.

Dan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.  Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. (*)

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas