Home Hukum & Kriminal

Gugatan PMH Saiful Wahid Dikabulkan Seluruhnya

55
Rasyidi Bakri. (Foto: Ist)
  • Pengadilan Perintahkan Tergugat DPP PBB Cabut SK PAW

Palu, Metrosulawesi.id – Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, telah selesai memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diajukan penggugat Saiful Wahid SE, salah satu anggota DPRD Kabupaten Touna dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Hasilnya, gugatan yang diajukan penggugat Saiful Wahid SE, dikabulkan untuk seluruhnya. Saiful Wahid mengajukan gugatan PMH itu terhadap tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) sebagai Tergugat I dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) sebagai Tergugat II.

Kemudian tiga turut tergugat dari badan pemerintahan yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tojo UnaUna sebagai Turut Tergugat I. Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una sebagai turut Tergugat III. 

Gugatan PMH itu, merupakan bentuk keberatan penggugat, terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), yang dikeluarkan para tergugat.

“Sidang putusan gugatan PMH yang diajukan Saiful Wahid, telah putus sejak Kamis, 14 Januari 2021. Dalam amar putusan majelis hakim pengadilan negeri Palu mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat,” ungkap kuasa hukum penggugat Muh. Rasyidi Bakry SH. LL.M, dikonfirmasi, Rabu, 20 Januari 2021.

Perkara ini, berawal saat diri penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Touna, diusulkan oleh DPP Partai Bulan Bintang untuk diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagimana tertuang dalam

“Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H.”, tertanggal 22 Juli 2020.

Sebelum bergulir di pengadilan tingkat pertama, persoalan usulan PAW itu lebih dulu bergulir di Mahkamah Partai Bulan Bintang, dengan hasil semakin menyudutkan penggugat. Tak berkahir disitu, Saiful Wahid terus berjuang mencari keadilan untuk dirinya. Dari situlah kemudian Dia megajukan gugatan PMH ke PN Palu.

“Selain mengabulkan seluruhnya, dalam pokok perkara pengadilan menyatakan perbuatan tergugat II, yang merekomendasikan PAW terhadap penggugat adalah perbuatan melawan hukum,” kata Rasyidi Bakry lagi.

Lanjut Rasyidi, dalam amar putusan pengadilan juga menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1 konvensi/ penggugat rekonveksi yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H.”, tertanggal 22 Juli 2020, adalah perbuatan melawan hukum.

“Dalam amar putusan, pengadilan juga menyatakan memerintahkan tergugat 1 konveksi/ penggugat rekonveksi untuk mencabut SK PAW itu, dan memerintahkan para turut tergugat untuk mematuhi putusan atas perkara ini,” terang Rasyidi.

Sementara dalam provisi salah satunya pengadilan memerintahkan agar turut tergugat I, turut tergugat 2 dan turut tergugat 3 untuk menunda proses PAW, terhadap penggugat sebagaimana usulan yang dikeluarka tergugat I.

“Atas putusan itu, pengadilan memberikan waktu kepada para pihak, apakah menerima putusan, pikir-pikir atau akan melakukan upaya hukum sebagaimana batas waktu sesuai ketentuan,” tandas Rasyidi Bakri kuasa penggugat dari Kantor Hukum M.R.Bakry , S.H.,LL.M  & Associates. (*)

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas