Home Palu

Samporoa Mombine, Ruang Ramah Perempuan Penyintas Bencana Padagimo

14
DISKUSI - Samporoa Mombine saat menggelar diskusi dengan masyarakat di sekretariatnya. (Foto: Metrosulawesi/ Faiz)

Palu, Metrosulawesi.id – Pascabencana alam melanda empat daerah di Sulawesi Tengah, yakni Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 silam memicu ragam permasalahan sosial, diantaranya perilaku pelecehan seksual hingga kekerasan fisik yang acap kali dialami oleh perempuan.Pelbagai laporan pelecehan kaum hawa terjadi pascabencana, khususnya di lingkungan huntara Palu, Sigi, dan Donggala.

Hunian Sementara (huntara) bagi penyintas yang tempat tinggalnya lenyap, pun menjamur didirikan oleh lintas sektor, belum mampu menyelesaikan sederet persoalan di tengah kehidupan warga huntara.

Bergeser ke Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Tatanga, Kota Palu, berdiri sebuah hunian dengan luas sekitar 6×12 meter. Bangunan bermodel rumah BTN itu difungsikan sebagai ruang pusat informasi dan peningkatan kapasitas perempuan korban bencana alam Padagimo.

Tak hanya itu, sekretariat yang tepat berhadapan dengan gedung SMK 4 Palu ini menerima dan berupaya menyelisik pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Adalah Ruang Ramah Perempuan bernama ‘Samporoa Mombine’. Diserap dari bahasa suku di Palu yaitu Kaili rumpun Ledo, Samporoa berarti kelompok dan Mombine adalah perempuan, diharapkan mampu melerai permasalahan vital itu.

Gagasan berdirinya Samporoa Mombine juga tak lepas dari peran YAPPIKA-ActionAid (YAA), yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sejak dua tahun terakhir membantu penanganan situasi darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dibangun sejak Juli 2019 silam, Samporoa Mombine tak hanya fokus terhadap isu KBG, tetapi juga berbagai aktivitas perempuan seperti pelatihan mitigasi bencana alam, pemahaman gender, pelatihan konseling dasar dan paralegal, serta pengasuhan anak.

“Melalui Samporoa Mombine ini, strategi penguatan kapasitas perempuan dan ibu-ibu dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mengenai hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” kata Stella Anjani dari lembaga YAA kepada jurnalis Metrosulawesi beberapa waktu silam.

YAA melalui Ruang Ramah Perempuan ‘Samporoa Mombine’ bermitra dengan organisasi Sikola Mombine di Palu, turut melibatkan pihak Kelurahan Duyu, lembaga adat setempat, dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Palu.

“Hal ini diupayakan untuk mendekatkan akses layanan pengaduan kasus KBG terhadap korban,” tutur Stella.

Samporoa Mombine serta YAA dan mitra Sikola Mombine sebagai lembaga yang intens menangani masalah kelompok rentan telah mencatat  sebanyak 41 kasus KBG dan kekerasan terhadap anak per Maret 2020.

Angka tersebut ternyata terus bertambah mengacu data milik Sikola Mombine. Sebanyak 55 Kasus Kekerasan Kelompok Rentan (KKR) terjadi di bulan Juli 2020, dengan rincian 23 kasus menyasar kalangan anak-anak (laki-laki dan perempuan) dan 32 kasus di usia dewasa (semua terjadi pada perempuan). Mirisnya, dari angka itu perbandingan korban laki-laki dan perempuan berbeda jauh yaitu 48 berbanding 7.

Untuk golongan kasus, pelecehan berada di peringkat teratas dengan angka 22 kasus, diikuti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 16, pemerkosaan 1 kasus, serta pernikahan anak di bawah umur 5 kasus.

“Masih ada 11 kasus sisanya (dari data tersebut), yang identifikasinya terlalu umum jadi belum bisa dihitung sebagai 4 kategori lainnya (KDRT/Pelecehan/Perkosaan/Pernikahan Anak),” Stella membeberkan.

Seluruh kasus itu, kata Stella, erat kaitannya dengan dampak bencana alam seperti dua tahun lalu ini ditambah imbas pandemik virus corona yang memperkeruh masalah tersebut. Stella Anjani menyebut, pihaknya membutuhkan kerja sama yang baik mulai dari tingkat kelurahan guna memfasilitasi pertemuan yang bertujuan membangun mekanisme rujukan kasus KBG dan anak, keterlibatan lembaga adat, dan instansi pemerintah terkait yaitu DP3A.

Reporter: Faiz
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas