Home Palu

Huntara Poboya Bisa Ditempati Sebulan Lagi

18
KUNJUNGAN KE HUNTARA - Anggota DPRD Kota Palu, H Nanang (kiri), saat melakukan kunjungan ke Huntara Poboya, Rabu, 13 Januari sore. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, H Nanang, ke Hunian sementara (Huntara) penyintas bencana di Poboya, membuahkan kesepakatan, Rabu, 13 Januari sore.

Kesepakatan yang dihasilkan, penyintas bencana sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) bisa menempati Huntara Poboya satu bulan lagi. Nanang menjelaskan kesepakatan untuk memperpanjang izin penyintas menempati Huntara setelah berdiskusi panjang bersama pemerintah kelurahan setempat.

“Alhamdulillah, telah disepakati bisa diperpanjang satu bulan mulai tanggal 13 Januari sampai 13 Februari 2021,” ujar legislator fraksi PKB itu, Kamis, 14 Januari.

Dia mengatakan waktu satu bulan itu akan dimanfaatkan DPRD secara intens dengan pemerintah kelurahan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Tujuannya untuk mencari solusi terbaik bagi korban bencana gempabumi, tsunami, dan likuifaksi di daerah ini.

“Ini adalah persoalan kemanusiaan. Kita sangat mengharapkan hasilnya nanti tidak ada yang dirugikan utamanya bagi penyintas. Semoga apa yang akan kita lakukan selama satu bulan ini adalah happy ending (akhir yang bahagia),” ucap Nanang.

Nanang tidak menginginkan penyelesaian persoalan penyintas terbengkalai lagi, apalagi sampai terlantar. Pemerintah bersama pihak terkait harus hadir dan memastikan penyintas mendapat tempat yang layak.

Disebutkan, ia hadir mewakili rekan-rekan di DPRD Kota Palu sekalipun tidak memegang mandat. Kunjungan merupakan kerja respon atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo, mengakui salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam penyelesaian pembangunan Hunian tetap (Huntap) penyintas bencana yaitu lahan.

Olehnya telah disepakati mekanisme penyerahan lahan ditinjau kembali dan diubah. Kesepakatan dimaksud diambil melalui rapat koordinasi tatap muka antar stakeholder terkait di Palu, Jumat, 8 Januari 2020.

“Mekanisme penyerahan lahan yang selama ini telah berlangsung dari ATR BPN dan diserahkan ke Satgas PUPR akan ditinjau kembali dan diubah. Selanjutnya penyerahan lahan akan dilakukan dari ATR/BPN kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah daerah akan menyerahkan kepada PUPR berupa lahan yang akan dibangun hunian tetap sesuai SK Data Warga Terdampak Bencana (WTB) penerima Huntap yang valid,” ujar Ferdinand.

Dijelaskan, kesepakatan tersebut atas keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan didukung oleh KPK bahwa penyediaan lahan dan penyelesaian masalah sengketa bukan merupakan tanggung jawab PUPR melainkan urusan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas