Home Sulteng

OPD Harus Diseminasi Informasi Melalui Media

20
Faridah Lamarauna. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng, Faridah Lamarauna, mengungkapkan Gubernur H Longki Djanggola, telah menginstruksikan penataan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPIDP) melalui surat edaran. Surat edaran dimaksud ditujukan kepada pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng pada akhir Desember 2020.

“Dasar surat edaran sebagai upaya mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti penyerahan kewenangan PPID Utama kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng serta hasil evaluasi layanan informasi publik tahun 2020,” ungkap Faridah, Rabu, 6 Januari 2021.

Salah satu poin penting yang diinstruksikan gubernur melalui surat edarannya yaitu perangkat daerah atau OPD harus melakukan diseminasi informasi kegiatan yang dibiayai oleh APBN dengan memanfaatkan media.

“Bisa memanfaatkan media konvesional, media cetak, media elektronik, dan media online,” ucapnya.

Faridah mengatakan gubernur meminta penataan dan pengelolaan PPIDP dengan memperhatikan beberapa hal yaitu melakukan penetapan kepengurusan melalui keputusan pimpinan perangkat daerah dan melaksanakan perbaikan jika terjadi perubahan personel.

Kemudian melakukan penataan pengelolaan terkait penyediaan sarana dan parasarana kesekretariatan PPIDP. Menetapkan daftar informasi publik yang dihasilkan oleh perangkat daerah dengan menyusun rincian berdasarkan kategori yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan dikecualikan yang ditetapkan oleh PPIDP.

Selanjutnya melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia terhadap pengelola PPIDP melalui Bimtek, sosialisasi, Diklat, dan lainnya. Kemudian harus memiliki produk diseminasi informasi publik berupa web, email, majalah, buletin, jurnal, buku statistik sektoral, dan produk diseminasi informasi lainnya.

Gubernur juga meminta PPID melakukan publikasi secara intensif melalui web resmi yang antara lain memuat profil perangkat daerah, dokumen perencanaan, dokumen keuangan, dan dokumen kepegawaian.

Yang terpenting pula diingatkan PPID harus menyampaikan laporan tahunan kepada PPID Utama, menyiapkan anggaran dari APBD, dan wajib melakukan koordinasi dengan PPID Utama.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas