WAWANCARA - Kasi Datun Kejari Donggala Rusly Thomeng SH saat ditemui Metrosulawesi di kantornya, Selasa 5 Januari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala Bidang Datun sejak 2010 telah melakukan penagihan terhadap 14 perusahaan yang menjadi rekanan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Total tagihan Rp2,5 miliar yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019.

Kasi Datun Rusly Thomeng SH mengatakan, penagihan dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari Pemerintah Kabupaten Donggala. Dijelaskan, sampai dengan 20 November 2020 dari total temuan Rp2,5 miliar baru Rp800 juta yang dikembalikan oleh pihak ketiga. Artinya, masih sekitar 1,7 miliar yang belum dikembalikan ke kas daerah.

“Belum ada perubahan sejak tahun 2020 kemarin, masih tetap Rp800 juta pengembalian kerugian negara, belum sampai setengah dari Rp2,5 miliar total temuan,” kata Rusly Thomeng SH, di kantornya, Selasa (6/1/2021).

Ia menjelaskan pihaknya diberi kuasa oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini bupati sebagai user, dan pada prinsipnya penagihan pemulihan hak kuasa itu tidak ada batas waktunya. Hanya saja secara administarsi pengambilan keputusan itu diserahkan ke user (bupati).

“Kami sudah melakukan mediasi dengan para tertagih, ya itu tadi mereka (para tertagih) tidak menepati janji membayar terkendala faktor ekonomi dan pandemi Covid-19, kami melihat ada itikad baik dari para tertagih,” jelasnya.

“Kami berdiri tegak di keperdataan saja, langkah selanjutnya kami serahkan ke bupati sebagai user, tapi hingga saat sekarang belum ada jawaban dari bupati,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas