Home Nasional

BPOM Pastikan Bahan Vaksin Covid Aman

18
BAHAS VAKSINASI - Gubernur pada kesempatan itu diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc (kanan), dan Kadis Kesehatan Sulteng diwakili oleh dr. Jumriani Yunus mengikuti Vidcon bersama Mendagri, Menkes dan pejabat terkait, Selasa 5 Januari 2021. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Vaksinasi Mulai Dilakukan Pekan Depan

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam vidcon bersama gubernur, bupati dan walikota, pada Selasa 5 Januari 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penduduk Indonesia yang ditarget menerima suntikan vaksin mencapai 181 juta dengan jumlah kebutuhan vaksin mencapai 426 juta dosis.

Vaksinasi tahap pertama katanya, akan dilakukan kepada sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan (nakes) di 34 provinsi. Untuk itu, Ia mendorong kepala-kepala daerah agar melakukan rekonsiliasi data guna memastikan nakes-nya telah terdaftar di sistem.

Begitu juga dengan data fasilitas kesehatan di daerah agar ikut dipastikan telah terdaftar dalam aplikasi P-Care BPJS Kesehatan yang digandeng untuk monitoring vaksinasi.

Terakhir Ia menginformasikan bahwa penyuntikan secara simbolis ke presiden akan dilaksanakan Rabu depan, 13 Januari 2021 dan disusul daerah, sehari atau dua hari setelahnya (Kamis atau Jumat).

“Suntikan ini adalah seremonial, simbolis untuk membangkitkan keyakinan publik,” tuturnya.

Di bagian lain, Kasatgas Covid-19 mengingatkan agar narasi vaksinasi jangan sampai membuat masyarakat kendor melakukan protokol kesehatan.

“Vaksinasi bukan satu-satunya cara lepas (dari Covid-19) karena masih banyak yang harus kita pelajari,” ungkapnya.

Untuk itu Ia mengimbau kepala daerah agar semaksimal mungkin menjadi contoh ketaatan protokol kesehatan ke warganya guna memutus virus dari hulunya. Apalagi dari hasil analisis satgas menunjukkan tren kenaikan pasien dan kematian dokter akibat Covid-19 yang signifikan.

“Apabila disiplin (protokol kesehatan) semakin baik maka kasus aktif dan kematian akan semakin berkurang dan (otomatis) Kita bisa menyelematkan para dokter,” pungkasnya.

Setelah paparan maka Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah agar Senin depan (11/1) sudah melaporkan data penerima suntikan simbolis dan waktu pelaksanaannya di provinsi.

Ia juga minta kepala daerah agar memasukkan tokoh agama dan tokoh-tokoh publik yang berpengaruh dalam daftar penyuntikan simbolis guna menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.

Terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito memastikan CoronaVac, vaksin Covid-19 produksi Sinovac, terdiri dari bahan-bahan yang aman bagi manusia.

“Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, Badan POM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya,” kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Selasa 5 Januari 2021.

Ia mengatakan untuk menjamin mutu CoronaVac, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin. Evaluasi mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

BPOM bersama tim, kata dia, telah melakukan inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac di China. BPOM akan terus mengawal keamanan vaksin tersebut meski nanti sudah mendapat izin penggunaan darurat atau EUA.

Dalam proses itu, lanjut dia, BPOM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) untuk melakukan pemantauan.

Pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kata dia, dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat untuk memastikan keamanan vaksin setelah beredar.

Kepala BPOM mengatakan sesuai pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO) akan terus mengamati (surveilans) secara aktif untuk CoronaVac terhadap Kejadian Ikutan dengan Perhatian Khusus (KIPK) oleh Kemenkes, Komnas/Komda PP KIPI dan WHO.

“Jika ada efek samping serius, maka laporan harus disampaikan ke Badan POM dalam waktu 24 jam, sebagai laporan awal sejak mengetahui adanya informasi tersebut. Industri farmasi pemilik EUA juga harus memastikan terlaksananya pelaporan oleh distributor dan rumah sakit/puskesmas,” katanya. (din/ant)

Ayo tulis komentar cerdas