Home Sulteng

Dishub akan Tindak Angkutan Rental

29
Sumarno. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulteng akan menindak jasa  transportasi angkutan rental yang beroperasi di daerahnya. Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Sulteng, Sumarno, menjelaskan penindakan yang akan dilakukan karena jasa angkutan rental tidak memiliki izin.

“Angkutan rental di Sulawesi Tengah belum ada yang memiliki izin, baik izin trayek maupun izin operasi,” ungkapnya di Palu, Senin, 4 Januari 2021.

Sumarno menegaskan kewajiban memiliki izin bagi jasa angkutan transportasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah penindakan karena Dishub sudah melakukan sosialiasi agar jasa angkutan rental mendaftar. Namun sosialisasi tidak disahuti dan tetap beroperasi tanpa badan hukum alias ilegal.

Dishub Sulteng mencatat jasa angkutan rental yang beroperasi di daerah ini mencapai ribuan. Dishub sudah memiliki data-data lengkap pemilik mobil beserta dokumen pendukung seperti foto-foto.

Karena tak berizin, jasa angkutan rental disebut ilegal dan saat ini mendominasi di Sulawesi Tengah. Dishub akan menggandeng aparat penegak hukum dari pihak Kepolisian untuk penindakan.

“Nanti pihak Kepolisian yang akan menilang dan menahan mobilnya karena jelas sudah melanggar. Dari dulu sudah ada sosialisasi dan surat edaran. Tak hanya itu, kami juga sudah melakukan pendekatan persuasif,” tegas Sumarno.

Dia mengatakan keberadaan angkutan rental sangat merugikan Perusahaan Otobus (PO) yang terdaftar secara resmi. Itu karena banyak penumpang yang memilih jasa angkutan rental karena tarif yang dipatok lebih murah dari PO resmi.

“Mereka (jasa angkutan rental) menekan tarif angkutan tapi dengan mengabaikan keselamatan penumpang. Jadi penumpang biasanya lebih banyak dari kapasitas mobil, ini sangat berisiko,” ucapnya.

Kerugian lain dari keberadaan jasa angkutan rental ilegal menyasar PAD (pendapatan asli daerah). Sebab saat beroperasi, angkutan rental tidak menyetor retribusi melalui terminal-terminal.

“Berdasarkan Perda (peraturan daerah), untuk retribusi kartu pengawasan saja satu mobil Rp100 ribu pertahun. Seribu mobil saja dikali Rp100 ribu sudah Rp100 juta PAD yang harusnya diterima pemerintah daerah,” tandas Sumarno.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas