Home Palu

P4GN di Palu Belum Maksimal

AKBP Baharuddin. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, AKBP Baharuddin,  mengatakan, penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kota Palu belum bisa berjalan maksimal.

“Padahal semestinya Instruksi Presiden tersebut sudah berjalan sebagaimana harapan Presiden sebagai bentuk perlawanan pada kejahatan narkoba, karena instruksi tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta Gubernur, dan Bupati/Wali Kota,” jelas Baharuddin, di Palu belum lama ini.

“Penyebab kurang maksimalnya program itu karena selain kurang paham tupoksi, juga karena kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap masalah penyalahgunaan narkoba, bahkan terkesan itu tidak dinilai sebagai ancaman besar bagi kelangsungan generasi bangsa dan daerah,” ujarnya.

Padahal menurutnya, dari tiga kejahatan besar di negeri ini, narkoba adalah salah satunya dan bahkan paling besar pengaruh buruknya bagi bangsa dan negara.

“Pertama itu adalah teroris, kedua adalah korupsi, dan ketiga adalah narkoba. Teroris hanya bisa menginfeksi masyarakat yang memiliki pemahaman ekstrim kanan atau ekstrim kiri, itu hanya sebagaian kecil dampaknya, korupsi hanya bisa dilakukan oleh para orang-orang besar, bos-bos, dan pejabat negara, anak SD tidak mungkin korupsi, apa yang bisa mereka korupsi,” pungkasnya.

Sementara kata Baharuddin, narkoba mulai anak SD, SMP, SMA, kuliah, pekerja hingga pengangguran, tua dan muda semua bisa terkena, inilah kejahatan yang paling besar dan seharusnya dilawan dan dihadapi secara bersama-sama dan serius.

“Sebagai bentuk keseriusan, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap  pemerintah  daerah  dalam melakukan fasilitasi dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024,” ujarnya.

Olehnya itu, Baharuddin berharap instruksi tersebut bisa dijalankan dengan baik, karena penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang jauh lebih besar dampak kerusakannya jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

“Apalagi dalam struktur Tim Terpadu P4GN ketuanya adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, mereka ini diangkat sebagai ketua karena mereka inilah yang memiliki wilayah, memiliki masyarakat, dan memiliki uang, sementara teknisnya adalah BNN, sehingga dijadikan wakil, kemudian sekretarisnya adalah Kesbangpol karena bagian dari OPD di bawah  Gubernur, Bupati, Wali Kota,” katanya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas