Home Politik

KPU Sulteng Sebut Lima Sebab Partisipasi di Pilkada Tak Capai Target

16
FGD - KPU Sulawesi Tengah melaksanakan FGD di Villa Bukit Indah Doda, Selasa 29 Desember 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden mengungkapkan setidaknya lima penyebab tidak tercapainya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Tingkat partisipasi hanya 74,53 persen.

Hal itu dikemukakan pada saat Fokus Grup Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah yang dilaksanakan KPU Sulawesi Tengah di Villa Bukit Indah Doda, Selasa 29 Desember 2020.

Selain Sahran Raden, dua pembicara utama pada FGD tersebut adalah Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Jamrin dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar Akbar Ali, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Sahran Raden mengungkapkan kendala dan tantangan yang dihadapi pada Pilkada 2020 yakni adanya pembatasan disebabkan pandemi Covid-19, adanya tahapan yang saling beririsan, letak geografis daerah tersulit, kendala jaringan internet karena belum semua kecamatan dan desa di Sulteng berinternet dan hambatan budaya pasrtisipasi yang rendah disebabkan faktor ekonomi dan politik ideologi.

Sahran Raden kemudian merincikan lima faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tingkat partisipasi pemilih yakni 77,5 persen. Hal itu berdasarkan laporan dari KPU kabupaten kota.

Pertama, aspek administrasi. Menurut Sahran Raden, tingginya penerbitan KTP untuk kepentingan melamar pekerjaan di perusahaan dimana mereka berasal dari luar daerah.

“Rendahnya pemilih terdapat di Kecamatan Bahodopi sebagai daerah tambang. Banyaknya pemilih yang tidak ditemui saat pendistribusian Form C Pemberitahuan. Terdapat di Kabupaten Morowali. Adanya hunian tetap yang jauh dari alamat asal sehingga pemilih enggan memilih  di tempat asal meski KPU Kota Palu telah mendata untuk mengurus pindah memilih, terdapat di Kota Palu dan  Sigi. Adaya pemilih yang meninggal dan merantau ada dalam DPT,” kata Sahran Raden.

Faktor kedua yakni adanya hambatan pandemi bencana nonalam, tingkat penularan Covid 19 yang  tinggi di Morowali, Kota Palu  yang menyebabkan adanya kehawatiran masyarakat datang ke TPS. Selain itu, adanya informasi Pemilih di rapid tes jika masuk TPS.

Faktor ketiga adalah aspek ekonomi. Sahran Raden menjelaskan, faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah masyarakat lebih mementingkan pekerjaan saat hari pemungutan suara.

Faktor keempat, aspek politik pemerintahan. Maksudnya, kata dia hambatan terhadap beberapa program pembangunan, bantuan sosial dan stimulan  kepada masyarakat yang belum terealisasikan sehingga menyebabkan pemilih enggan datang ke TPS.

Dan, kelima adalah aspek calon. Menurut Sahran Raden, terdapat ketidakseimbangan memilih antara pilkada kabupaten yang memiliki calon bupati dan wakil bupati, dengan daerah yang hanya menyelanggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Diketahui, terdapat 6 kabupaten yang rendah dan tidak mencapai target tingkat partisipasi pemilih 77,5% yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Parigi Moutong.

Tampak bahwa yang tingkat partisipasi rendah adalah daerah yang tidak menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati, kecuali Kota Palu.

Meskipun tak capai target, namun tercatat meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 yang hanya 68 persen.

“Ini capaian yang luar biasa karena kita laksanakan di masa pandemi Covid-19,” ujar seorang peserta FGD.

Faktor pendukung tercapainya target tingkat partisipasi pemilih adalah dukungan organisasi masyarakat sipil yang dapat bekerjasama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Dukungan media massa dan elektronik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi. Peserta pemilihan, partai politik yang melakukan kampanye secara masif kepada pemilih, serta dukungan dan tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat.

Morowali Terendah

Suasana FGD di Villa Bukit Indah Doda, Selasa 29 Desember 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Kabupaten Morowali tercatat sebagai daerah yang terendah partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Berdasarkan data KPU, hanya 61,83 persen.

Ketua KPU Morowali Erfan membenarkan beberapa penyebab pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Dia mengungkapkan, Morowali terutama Kecamatan Bahodopi yang sangat rendah partisipasi pemilihnya karena di kecamatan tersebut merupakan daerah industri.

Banyak pekerja yang cuti belum kembali ke Morowali saat pemungutan suara.  Mereka belum kembali karena pandemi Covid-19. Selain itu, kata dia walaupun perusahaan memberikan izin, tetapi banyak pekerja yang lebih memilih istirahat pada hari pemungutan suara.

“Perusahaan telah memberi izin, tapi pekerja lebih memilih istirahat,” kata Erfan.

Sementara itu, Banggai Laut tertinggi tingkat partisipasi pemilihnya yakni mencapai 84,66 persen.

Rekomendasi dari FGD

WAKIL Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar Akbar Ali, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng yang menjadi pembicara utama pada FGD mengatakan, ada tiga hal penting bagi pemilih atau penyelenggara ke depan.

Pertama, kata dia penyelenggara dan pemilih yang berkarakter. “Karakter yang dimaksud, baik itu karakter moral maupun karakter kinerja,” katanya.

Kedua, menjadikan pilkada yang berkompetensi.

“Di dalamnya ada unsur-unsur kreatifitas, ada unsur kreasi yang dibangun, ada unsur komunikatif yang bangun dan kolaboratif. Dalam pengembangan kompetensi, paling tidak empat karakter di dalamnya, kita bisa kritis, kreatif, komunikatif dan bisa bangun kolaborasi,” ujarnya.

Ketiga, lanjut dia perlu mengembangkan pilkada yang berwawasan atau keterbukaan.

“Bahasa kerennya berliterasi. Kemampuan berliterasi, membaca situasi, adaptif terhadap wawasan budaya juga penting. Ada yang kita kenal dengan literasi terhadap teknologi, menjadi keharusan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Jamrin mengatakan, salah satu faktor yang menentukan partisipasi pemilih adalah adanya kedekatan antara pemilih dengan calon yang dipilih. Berikutnya berkaitan dengan visi misi atau program.

Ke depan, kata dia kelompok masyarakat yang tingkat partisipasinya rendah menjadi sasaran sosialisasi. Selain itu, membangun sinergitas antara penyelenggara dan peserta, termasuk ormas untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat.

Sahran Raden merekomendasikan pentingnya mendesain program pendidikan pemilih secara berkelanjutan selama siklus pemilu. Pembuatan kerangka hukum pemilu melalui peraturan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif .

“Mendesain progam sosialisasi yang berbasis digital dan dengan pendekatan marketing sosial dan membuat segmentasi dan target yang terukur serta berkesinambungan,” ujar Sahran.

Di akhir FGD, Sahran juga menyarankan ke depan postur anggaran berkaitan dengan sosialisasi lebih besar.  Sebab, rata-rata anggaran yang berkaitan dengan sosialisasi sangat kecil.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas