Home Palu

Belum Ada Regulasi Penghapusan CPNS Guru

24
Supardi. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Donggala di Palu, Supardi, mengungkapkan pihaknye belum menerima regulasi penghapusan atau peniadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru.

“Belum ada regulasinya, masih sekadar informasi yang disampaikan Menpan dan Kepala BKN Pusat,” ungkapnya kepada Metrosulawesi, Rabu, 30 Desember 2020.

Supardi mengatakan pihaknya juga belum medapat penjelasan secara rinci terkait rencana ditiadakannya formasi guru. Namun ia mengakui telah mendengar penyampaian Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang akan mengalihkan rekrutmen guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dikatakan, penyampaian Kepala BKN tersebut didapatkan Supardi melalui kanal Youtube BKN Pusat. Atas hal tersebut, Supardi belum bisa memastikan pemberlakuan rencana penghapusan CPNS guru.

“Untuk saat ini, kami belum terima keputusannya, karena masih domainnya pak kepala (BKN Pusat),” ucap Supardi.

Supardi mengimbau masyarakat bersabar menunggu kepastian rencana tersebut sambil menyiapkan dokumen yang diperlukan bagi yang berminat menjadi CPNS.

Diketahui, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengatakan tidak akan ada lagi penerimaan guru lewat seleksi CPNS. Bima menyebut pemerintah sepakat mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan PPPK.

“Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima dalam konferensi pers ‘Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN RB di Jakarta, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa, 29 Desember 2020.

Menurut Bima, perekrutan guru sebagai PPPK akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional. Ia mengatakan selama ini pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.

“Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tenaga kepegawaian lain seperti dokter, perawat, dan penyuluh akan direkrut melalui PPPK. Bima mencontohkan, di berbagai negara maju lebih banyak jumlah PPPK daripada PNS.

“Sebenarnya best practice di negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Jumlah PPPK di negara maju sekitar 70-80 persen, PNS-nya hanya 20 persen. Untuk hal-hal yang sifatnya pelayanan publik status kepegawaian adalah PPPK,” kata Bima.

Bima mengatakan pemerintah berencana menggelar tes pengangkatan PPPK bagi satu juta guru honorer. Perekrutan PPPK itu bisa diikuti seluruh guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Dia pun menegaskan PPPK setara dengan PNS.

“Dalam kasus guru dengan adanya formasi satu juta guru PPPK, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru jadi PNS. Semua akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi tidak perlu pusing pindah dari PPPK ke PNS,” tandas Bima.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas