Home Politik

DPRD Sulteng Tetapkan Lima Perda

35
Paripurna penetapan lima buah Ranperda menjadi Perda pada rapat paripurna, Selasa 29 Desember 2020. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Di penghujung tahun anggaran 2020, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan lima buah Ranperda menjadi Perda. Penetapan lima buah perda itu dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa 29 Desember 2020, dan ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara penetapan oleh pimpinan DPRD Sulteng bersama Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi.

Lima buah Perda yang ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, yaitu Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, Perda tentang penyelenggaraan inovasi daerah, Perda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Perda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Sebelum penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna Muharram Nurdin selaku pimpinan rapat mempersilakan masing-masing Pansus menyampaikan laporannya. Setelah laporan Pansus mendapat persetujuan seluruh anggota dewan, Wakil Gubernur kemudian memberikan pendapat akhir kepala daerah.

Wakil Gubernur dalam pendapat akhirnya memberikan apresiasi atas kerja-kerja DPRD Sulteng khususnya Pansus 1, 2, 3 dan 4 dalam menuntaskan penyusunan lima buah Raperda. Wagub juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD karena diujung tahun ini berhasil melahirkan lima buah Perda.

Secara prosedural empat rancangan Perda selain Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha sudah dapat diajukan permohonan nomor register Perda dan dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda pada tahun 2020. Sementara terhadap rancangan Perda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Mendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dihubungkan antara realisasi paripurna Raperda yang disetujui dengan jumlah rancangan Perda yang diajukan pada tanggal 9 Oktober 2020 yakni berjumlah 9 Raperda belum bisa diajukan ke paripurna karena tiga Raperda masih dalam proses fasilitasi oleh Mendagri melalui Dirjen otonomi daerah.

Lebih lanjut wakil gubernur menyampaikan Raperda tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2040 belum bisa dibahas pada Pansus karena surat persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang terkendala sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang sudah berlaku di tengah pengajuan Raperda, yang mana dalam ketentuan pasal 18 angka 3 dinyatakan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diintegrasikan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

“Dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor PB.01/755-200/XI/2020 tanggal 30 November 2020, perihal proses penertiban persetujuan substansi RTRW Provinsi Sulteng 2020-2040 yang ditandatangani Dirjen Tata Ruang menegaskan pada angka tiga bahwa ‘rancangan Perda tentang RTRW Provinsi Sulteng tahun 2020-2040 terlebih dahulu telah terintegrasi dengan Perda nomor 10 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulteng tahun 2017-2037, kemudian dapat dilanjutkan proses penerbitan surat persetujuan substansi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,” jelas Wakil Gubernur. (*)

Ayo tulis komentar cerdas