Drg. Munawir Usman, M.AP. (Foto: Ist)

Oleh: Munawir Usman

DI  PENGHUJUNG  tahun 2020, setahun sudah covid 19 menyerang permukaan bumi ini. Berawal ditemukan pertama kali di Wuhan Cina pada tanggal 1 Desember 2019. Kini perkembangan virus ini bukan melandai justru semakin meningkat, bahkan telah ditemukan varian baru di Inggris dan kini menyebar ke Asia. Varian baru ini menurut riset Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular di London School of Hygiene and Tropical Medicine menemukan bahwa varian baru COVID-19 ini 56 persen lebih mudah ditularkan daripada jenis lainnya. Bahkan beberapa peneliti di CDC (centre for disease control) beberapa negara menyatakan 70 persen lebih mudah menular dan sangat infeksius.

Sehingga data perkembangan akhir-akhir ini di beberapa negara menunjukkan peningkatan luar biasa dan telah mengambil langkah-langkah pencegahan termasuk melakukan lockdown dan larangan warga negara lain masuk ke negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia, kasus tiap harinya dilaporkan sudah sampai pada angka 6.000-7.000 perhari, dan dimana data terakhir per tanggal 26 Desember kemaren, menunjukkan angka 707.000 kasus, dengan jumlah meninggal dunia total 20.994 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa di Indonesia, laju penularan virus ini semakin meningkat dibalik berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Bahkan kebijakan melakukan perombakan kabinet kerja merupakan salah satu langkah menurut bapak presiden untuk menekan laju penularan Covid-19 ini. Sehingga wajah-wajah baru muncul dengan berbagai ekspektasi yang diharapkan oleh lebih 250 juta penduduk Indonesia.

Namun dibalik itu, melihat background para kabinet yang baru saja dilantik maupun yang sudah lama dilantik, hampir mereka adalah para pengusaha-pengusaha yang berhasil memanaje perusahaan dan bisnisnya. Sehingga ada salah satu tulisan atau postingan di media sosial yang menyatakan lahirnya partai baru, yaitu partai HIPMI dengan latar capturenya foto bang Sandi, ET, bung Bahlil dan mas Lutfi. Memang ke empat orang ini, adalah pentolan bahkan pernah menjadi orang nomor satu di HIPMI. Belum lagi pak menkes yang juga sepak terjangnya di dunia perbankan.

Apa yang menarik dari ini, bahwa dalam perkembangan ilmu administrasi publik dikenal ada 3 perspektif administrasi publik, yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS).

Melihat dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penangan dovid 19 lebih memgarah ke pendekatan kedua yaitu NPM. Tidak heran, karena memang selalu dilontarkan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini, adalah penyelamatan ekonomi negara selain penyelamatan jiwa warga negaranya.

Apa yang menarik dalam pendekatan perspektif ini, Inti NPM adalah mengadopsi dan mengadaptasi kelebihan dari teori manajemen swasta untuk diterapkan pada sektor pelayanan publik dan administrasinya. Sehingga sistem birokrasi harus diubah dengan sistem enterprenuership. Menurut Kettle (2002), ada 6 dimensi NPM, Pertama, menyangkut productivity yaitu bagaimana pemerintah menghasilkan lebih banyak hasil dengan biaya yang lebih sedikit; Kedua, marketization, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan insentif bergaya pasar agar melenyapkan patologi birokrasi; Ketiga, service orientation yaitu bagaimana pemerintah dapat berhubungan dengan warga masyarakat secara lebih baik agar program- programnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga masyarakat; Keempat, decentralization yaitu bagaimana pemerintah membuat program yang responsif dan efektif dengan memindahkan program ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, atau memindahkan tanggungjawab instansi pemerintah ke para manajer lapangan yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat, atau memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan adaptasi terhadap kebutuhan warga masyarakat; Kelima, policy yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kapasitas kebijakan; dan Keenam, performance accountability yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kemampuannya untuk memenuhi janjinya.

Jika pemerintah consent melaksanakan pendekatan NPM ini maka seharusnya pemerintah harus berpegang teguh pada 6 dimensi ini. Karena salah satu fallacy kebijakan dengan pendekatan ini adalah kecenderungan elite untuk mewirausahakan birokrasi demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Untuk itu harapannya, bahwa pemerintah juga harusnya melakukan pendekatan New Publik Service.

NPS merupakan konsep yang dicetuskan oleh Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul “The New Public Service : Serving, not Steering” (2003). Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan Reinventing Government atau New Public Management, dan beralih ke prinsip New Public Service. NPS lebih mengarah pada nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan kepentingan publik. Paradigma NPS berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada publik, bukan seperti NPM yang orientasinya kepada kepuasan pelanggan. Denhardt dan Denhardt (2003), The New Public Service memuat ide pokok sebagai berikut:

1) Serve Citizen, Not Customers : Memberikan pelayanan untuk masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. NPS melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama. Bukan hanya melihat publik sebagai pelanggan yang mampu membeli dan membayar produk barang atau jasa.

2) Seek the Public Interest: Negara harus mampu untuk memenuhi kepentingan publik dan tidak melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Negara harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan kelompok

3) Value Citizenship over entrepreuneurship : Mengutamakan warga negara dibandingkan kewirausahaan. Kepentingan publik akan lebih baik apabila dikembangkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Swasta akan dinilai baik apabila mau memberikan bantuan maupun sumbangan bagi masyarakat daripada hanya bertindak dan menganggap kekayaan itu milik mereka sendiri.

4) Think Strategically, Act Democracally : Berpikir strategis dan bertindak demokrasi. Jadi masyarakat dapat menyuarakan keinginannya sehingga warga negara merasa ikut terlibat dalam proses pemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya, seperti dalam NPM maupun OPA, hanya taat pada apa yang menjadi aturan pemerintah.

5) Recognized that Accountability is Not Simple : Pelayan publik haruslah mengikuti peraturan dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena pertanggungjawaban bukanlah hal yang mudah.

6) Serve Rather Than Steer : Lebih mengarah pada pelayanan daripada pengarahan karena fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan mengarahkan masyarakat.

7) Value People, Not Just Productivity : Menghargai masyarakat tidak hanya sekedar produktivitasnya namun kepentingan masyarakat haruslah menjadi prioritas.

Apabila NPS dapat diterapkan dengan baik, maka berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat serta dalam lembaga pemerintahan akan mampu terjawab. Paradigma baru administrasi publik ini menyebabkan pola hubungan negara dengan masyarakat lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat. Disini negara harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih demokratis. Semua pegawai pemerintah maupun aparat harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

Pada NPM lebih ditekankan pada kepentingan individu sedangkan pada NPS lebih ditekankan pada kepentingan bersama. NPM melihat masyarakat sebagai konsumen sehingga yang ada adalah melihat kepuasan masing-masing pelanggan terutama yang mampu membayar lebih, sedangkan NPS melihat masyarakat sebagai warga negara sehingga yang ada haruslah memberikan pelayanan publik yang baik bagi semua warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama.

Dalam pencapaian tujuan, NPS meliputi organisasi publik, nonprofit, dan sector privat dan berasumsi pada pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. Pemerintah perlu mengubah pendekatannya kepada masyarakat yang semula dengan cara memberi perintah, mengatur, dan mengarahkan menjadi mau mendengarkan, mau merespon dan mau melayani apa yang menjadi kepentingan, keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. (*)

Ayo tulis komentar cerdas