Home Palu

Proyek Pelebaran Jalan Kartini Diduga Maladministrasi

DILEBARKAN - Beginilah kondisi Jalan Kartini Palu yang tengah dalam proses pelebaran. (Foto : Metrosulawesi/ Djunaedi)

Palu, Metrosulawesi.id – Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah masih terus menangani masalah proyek pelebaran jalan RA Kartini, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Ombudsman Sulteng menduga terjadi maladministrasi dalam proyek yang sementara berlangsung itu, dan hal ini pun diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu selaku pihak pertama.

Kepala Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah, mengungkapkan, dugaan maladministrasi oleh pihak Dinas PU Palu terdapat di dalam proses dan prosedur proyek pelebaran Jalan Kartini.

“Pertama dia (Dinas PU Palu) mengakui kurangnya koordinasi, jadi proses dan prosedur itu yang di mana terjadi maladministrasi,” kata Farid ketika dikonfirmasi jurnalis Metrosulawesi melalui sambungan telepon, Kamis, 17 Desember 2020.

Minimnya koordinasi yang dimaksud Farid adalah Dinas PU Palu selaku pihak pertama dalam proyek pelebaran ruas jalan nasional Kartini Palu hanya melakukan proses perencanaan hingga pengerjaan proyek kepada pihak kedua yakni kontraktor.

Farid mengatakan, di lingkungan Dinas PU terdapat istilah Pre Construction Meeting (PCM) atau bisa diartikan sebagai pertemuan pihak-pihak terkait sebelum melakukan suatu proyek konstruksi.

Namun di dalam PCM itu Farid menjelaskan, pihak Dinas PU Palu hanya melibatkan kontraktor dan tak melibatkan pihak atau instansi terkait jika berkaca dari proyek pelebaran jalan.

“Kan namanya koordinasi tidak cukup hanya melalui surat, tetapi juga harus ada komunikasi. Nah komunikasi itu adalah lewat jalur PCM tadi, jadi selama ini rupanya hanya lewat surat saja,” bebernya.

“Kalau yang kami (Ombudsman Sulteng) lihat (proyek) ini adalah kurang koordinasinya pihak Dinas PU Palu dengan instansi lain, contoh harus koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan PLN,” tutur Farid.

Diketahui, Maladministrasi yaitu kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Lebih jauh Farid menjelaskan telah menemukan solusi terhadap permasalahan proyek itu.

Dia mengungkapkan, sesuai hasil rapat Ombudsman Sulawesi Tengah yang dihadiri pihak Dinas PU Palu dan Dinas Perhubungan Palu pekan lalu, telah menyepakati akan mengganti pohon yang terlanjur ditebang di sepanjang jalan RA Kartini dan Jalan Anoa terhitung sejak Desember 2020.

Farid merincikan, kesepakatan relokasi penggantian pohon itu sebanyak 212 pohon di Jalan Kartini dan 72 pohon di Jalan Anoa yang telah ditebang akan diganti sebanyak 636 pohon untuk Jalan Kartini dan 216 pohon di Jalan Anoa.

“Dengan jenis Ketapang Kencana yg ditanam kembali pada Desember ini pula,” ucapnya.

Adapun penetapan lokasi penanaman kembali pohon berada tetap di pinggir dua jalan tersebut.

“Sekarang sedang pengerasan jalan dan akhir Desember ini dilakukan penanaman. Kami monitor,” tandas Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah.

Reporter: Faiz
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas