Home Sulteng

Sulteng Ditarget Jadi Provinsi Peduli HAM

23
FOTO BERSAMA - Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, dan pejabat terkait foto bersama kabupaten/kota penerima penghargaan peduli HAM di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin, 14 Desember 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Kota Palu dan Lima Kabupaten Dapat Penghargaan Menkumham

Palu, Metrosulawesi.id – Provinsi Sulteng ikut memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin, 14 Desember 2020. Peringatan HAM se-dunia dilakukan secara serentak yang dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan jajaran secara virtual dari Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Menkumham Yasonna H Laoly, memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota peduli HAM. Total ada 259 kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut.

Untuk Sulawesi Tengah, ada enam kabupaten/kota yang menerima penghargaan peduli HAM yaitu Kota Palu, Poso, Tolitoli, Banggai, Morowali, dan Morowali Utara. Piagam penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yang diberikan Menkumham diserahkan oleh Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi, mengungkapkan jumlah daerah penerima penghargaan peduli HAM tahun ini meningkat dibanding pada 2019. Disebutkan, tahun lalu penerima penghargaan peduli HAM di Sulteng hanya Kabupaten Banggai.

“Kita sangat bersyukur tahun ini jumlah daerah penerima penghargaan peduli HAM banyak bertambah. Tapi kita harapkan tahun depan bisa bertambah lagi agar Sulawesi Tengah bisa menjadi provinsi peduli HAM,” ungkap Lilik.

Dia menerangkan suatu provinsi bisa mendapat predikat peduli HAM harus 50 persen lebih kabupaten/kota yang menerima penghargaan peduli HAM di daerah tersebut. Itu artinya, dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, minimal harus tujuh daerah yang meraih predikat peduli HAM.

Namun demikian, dari penelusuran tim Kanwil Kemenkumham Sulteng, kabupaten-kabupaten yang lain sudah menerapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dengan baik. Kendalanya hanya penginputan indikator-indikator penilaian peduli HAM sehingga hasilnya tidak sampai di pusat.

Adapun tolok ukur suatu daerah untuk mendapat predikat peduli HAM diantaranya terkait layanan kesehatan, pemerataan jumlah guru, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hidup layak.

“Kita (Sulteng) tinggal satu lagi kabupaten yang mendapat penghargaan peduli HAM bisa sebagai provinsi peduli HAM,” pungkas Lilik.

Menanggapi hal ini, Gubernur Longki mendorong kabupaten lainnya melakukan evaluasi agar bisa meraih peredikat peduli HAM. Dia menarget tahun depan Sulteng bisa mendapat penghargaan sebagai provinsi peduli HAM.

“Insyaallah, tahun depan Sulawesi Tengah bisa menjadi provinsi peduli HAM. Sulawesi Tengah tinggal butuh satu kabupaten lagi agar bisa menjadi provinsi peduli HAM. Kalau bisa kita keroyok saja yang satu kabupaten biar bisa meraih peduli HAM,” ujar Longki.

Longki kembali menegaskan keberhasilan provinsi sangat tergantung dari kabupaten yang menjadi peduli HAM. Olehnya diharapkan kabupaten yang belum peduli HAM harus inisiatif untuk mendapat peredikat peduli HAM.

Selain penghargaan kabupaten/kota peduli HAM, Gubernur Longki turut menyerahkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM kepada satuan kerja Kemenkumham Sulteng yaitu Lapas, Rutan dan Kantor Imigrasi.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas