PENJAGAAN KPU. Sejumlah aparat menjaga di depan pintu masuk Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara, Sabtu (12/12/2020). (foto: ist)

MORUT, Metrosulawesi.id – Sejumlah massa melakukan penolakan rencana pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Seribuan orang yang merupakan massa pendukung pasangan Calon Bupati Morowali Utara, nomor urut 01, Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS dan H Djira K SPd MPd, melakukan aksi demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 13.00 Wita,  di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali Utara.

Massa aksi menolak rencana PSU karena dianggap justru akan merugikan pasangan Calon Bupati Delis-Djira. Mereka meminta KPU Morut agar tidak melaksanakan PSU dengan alasan saat ini paslon nomor urut 01 Delis-Djira sudah unggul dari lawannya paslon nomor urut 02 Holiliana Tumimomor-H Abudin Halilu.

Wakil Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Tengah, Frits Kandori,  pun angkat bicara terkait rencana PSU tersebut. Ia juga menolak rencana PSU di sejumlah TPS di Morut, yang menurutnya justru berpotensi merugikan Calon Bupati dr Delis yang merupakan salah satu kader terbaik Hanura itu.

“Sehubungan dengan informasi akan dilaksanakannya PSU di 5 TPS di Morowali Utara, maka saya sebagai kader dan Wakil Ketua Hanura Sulawesi Tengah, sekaligus anggota tim hukum Cudy-Ma’mun menyampaikan, bahwa merasa sangat keberatan dengan hal tersebut karena sampai saat ini, kami belum mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai rencana PSU ini,” ungkap Frits, Sabtu 12 Desember 2020.

“Yang kedua, kami belum tahu apa alasan dari Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ini. Saya sudah berupaya sedemikian rupa untuk mengklarifikasi, baik di Bawaslu Provinsi, saya sudah berkunjung ke Bawaslu Provinsi tadi, saya sudah berkomunikasi dengan banyak teman-teman Bawaslu provinsi katanya yang berhak Bawaslu Kabupaten,” katanya.

Namun setelah mengkonfirmasi hal itu ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, dia juga mengaku tidak mendapatkan alasan jelas. Namun pihak Bawaslu justru menyampaikan bahwa rekomendasi untuk pelaksanaan PSU telah diserahkan ke KPU.

“Kami merasa keberatan mengapa kami para pihak tidak mendapat tembusan secara resmi. Kan itu kalau terjadi PSU terjadi juga untuk provinsi, makanya saya berhak sebagai anggota tim hukum yang terdaftar secara resmi untuk menanyakan itu,” kata dia.

AKSI TOLAK PSU. Massa aksi turun ke jalan memprotes rencana dilaksanakannya PSU di sejumlah TPS DI Kabupaten Morowali Utara, Sabtu (12/12/2020). (foto: ist)

“Hari ini ribuan orang akan melakukan demonstrasi terkait hal ini di Morowali Utara. Artinya apa? KPU melakukan pembiaran, abai. Kalau terjadi gesekan maka Bawaslu dan KPU kabupaten harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Kata dia, dari hasil hitungan tim pemenangan dr Delis-Djira unggul dari lawannya Holiliana-Abudin dengan selisih yang sangat ketat yakni sekitar 1.000 suara.

“Kalau PSU, jelas yang dirugikan adalah dr Delis. Kalau di provinsi tidak signifikan, tapi ada pengaruhnya tapi tidak membuat Cudy-Ma’mun-kalah. Saya sebagai kader (Hanura) ikut bertanggung jawab atas hal ini, karena dr Delis adalah kader terbaik Hanura,” tandasnya.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, membenarkan adanya rencana PSU di sejumlah TPS di Morowali Utara. Namun dia meminta agar KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan klarifikasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan memastikan fakta-fakta otentik sebagai alasan harus dilakukan PSU.

“Saya lihat itu memang ada rekomendasi dari Panwascam, ada yang sampai tadi malam yang masuk ada sekitar empat TPS kalau tidak salah,” ungkap Tanwir.

Kata dia, jika fakta di lapangan mengharuskan penyelenggara untuk melakukan PSU maka hal itu harus dilaksanakan. Karena aturan terkait PSU jelas diatur dalam Undang-undang.

“Kalau memang faktanya seperti itu dan memenuhi ketentuan, yah mau bagaimana lagi, kita akan melaksanakan sesuai UU,” jelasnya.

Menurutnya, rekomendasi PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Morowali Utara, disebabkan adanya kesalahan di TPS saat pelaksanaan pemungutan suara. Rata-rata pemilih diberi surat suara yang sama, pemilih bukannya diberi surat suara calon gubernur dan surat suara calon bupati tapi justru dua-duanya surat suara gubernur atau sebaliknya, dua surat suara yang diberikan ke pemilih justru keduanya surat suara calon bupati.

DIALOG. Massa aksi melakukan dialog dengan petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Morowali di halaman Kantor KPU Morowali Utara, Sabtu (12/12/2020). (foto: ist)

“Itu kan sama suratnya, harusnya dibuka dulu, diperlihatkan suratnya,  bahwa ini belum tercoblos, bagus, saat itu ketahuan. Nah ini PPS-nya lalai, pengawasnya juga lalai, dikasih begitu saja, ya sudah orang main coblos saja. Di akhir kemudian baru ketahuan, bupatinya ada yang kurang, gubernurnya ada yang jauh, sebaliknya juga begitu,” terang Tanwir.

“Kondisi-kondisi ini yang kemudian direkom Panwascam. Sekali lagi saya minta teman-teman kalau sesuai fakta ya harus kita lakukan. Kalau tdk sesuai fakta ya jangan,” tandasnya.

Jika dilakukan, PSU bakal digelar pada Minggu 13 Desember 2020 besok. Menurt Tanwir, KPU akan mengeluarkan Surat Keputusan PSU yang bakal disampaikan pula ke pemilih

“Disampaikan ke pemilih. Kalau peserta mereka pasti tahu, tidak perlu menyurat. KPU akan mengeluarkan surat keputusan PSU.”

Dia meminta agar seluruh pihak untuk menjaga situasi kondusif. Jika sesuai aturan, maka PSU memang harus di dilakukan. Selain Morut, ada enam kabupaten lainnya yang sejumlah TPS-nya juga bakal melakukan PSU, di antaranya di Kabupaten Sigi, Parigi dan Banggai. Setidaknya ada sekitar 19 TPS di Sulawesi Tengah yang bakal menggelar PSU.

“Kita harus hargai aturan, kita saling mejaga. Apalagi pertarungan ini tidak abadi, kan Selain PSU masih ada ruang juga. Memang yang saya khawatirkan PSU di wilayah yang katanya selisihnya sedikit seperti ini, karena memang rawan,” urai Ketua KPU Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Ketua KPU Morowali Utara Yusril Ibrahim yang coba dikonfirmasi belum mau memberikan keterangan. “Nanti saja setelah ada keputusan KPU baru kami rilis,” jawab Yusril melalui pesan singkat.

Dari informasi yang didapatkan, massa aksi juga meminta pihak KPU Morut agar tidak melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Peboa, TPS 4 Deda Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, TPS 3 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, TPS 1 Desa Mondowe, Kecamatan Petasia Barat, dan TPS 2 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato.

Pantauan Metrosulawesi.id pada pukul 17.53 Wita, hasil penghitungan suara di laman resmi KPU pasangan dr Delis-Djira memperoleh sebanyak 48,8 persen (25.485) suara, sementara pasangan Holiliana-Abudin memperoleh 51,2 persen (26.768) suara. Namun jumlah suara yang masuk baru sekitar 209 TPS dari 273 TPS yang ada, atau suara yang masuk baru sekitar 76,56 persen. (*)

Reporter: Tahmil

Ayo tulis komentar cerdas