Home Palu

Bapenda Terbaik Pengelolaan Layanan Informasi Publik

15
Kepala Dinas KIPS Provinsi Sulteng, Hj Faridah Lamarauna. (foto: ist)

PALU,  Metrosulawesi.id– Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi public lingkup PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembatu Pemerintah Provinsi Sulteng tahun 2020.

Kepala Dinas KIPS Provinsi Sulteng, Hj Faridah Lamarauna, mengungkapkan kegiatan pemeringkatan tahun 2020 dilakukan terhadap 41 badan publik yang merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya, keluar sebagai terbaik I pengelolaan layanan informasi publik yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng.

“Perangkat Daerah yang terpilih sebagai peringkat I dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2020 adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulteng. Saya selaku PPID Utama mengucapkan selamat buat Kepala Dinas Bapenda serta seluruh pengelola PPID Pembantu atas kerja keras dan komitmen selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan informasi public melalui wadah PPID,” ungkap Faridah, Selasa, 1 Desember 2020.

Dia mengatakan hasil 10 peringkat terbaik dalam pengelolaan layanan informasi public plakatnya akan diserahkan melalui kegiatan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pagi ini di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 2 Desember 2020.

Faridah menjelaskan pemeringkatan dilakukan oleh Dinas KIPS Provinsi Sulteng bersama Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Dinas KIPS mengambil alih pemeringkatan setelah peralihan pengelolaan PPID dari Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng kepada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah. Serah terima dilakukan di Kabupaten Tojo Unauna, pada 5 November 2020.

Dikatakan, sebelum penyerahan kewenangan PPID Utama ke pihaknya, telah dilaksanakan workshop KIP pada November 2019. Saat itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi tengah menyampaikan hasil monev tahun 2018 terhadap PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi administrasi, fungsi pelayanan dan fungsi koordinasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Hasil monev tersebut merekomendasikan perlunya dilakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelas Faridah.

Sebagai tindaklanjut dari hasil monev tersebut, pada Januari 2020 bersama-sama dengan Komisi Informasi Provinsi menyusun pelaksanaan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sekaligus menindaklanjuti hasil studi teknis kegiatan pemeringkatan dengan melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Yogyakarta.

“Saat itu, karena pertimbangan kewenangan PPID Utama belum diserahkan secara resmi ke kami (Dinas KIPS), maka kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi layanan informasi publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Itu karena hal tersebut merupakan sub urusan komunikasi dan informasi,” tandas Faridah. (*)

Reporter: Michael Simanjuntak

Ayo tulis komentar cerdas