Home Poso

Jaksa Eksekusi Dua Koruptor Alkes di Poso

40
Kepala Kejari Poso, Lapatewe Hamka SH MH di kantor Kejaksaan Negeri Poso, Kamis 26 November 2020.

Poso, Metrosulawesi.id– Kejaksaan Negeri Kabupaten Poso, akhirnya melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bagi dua terpidana kasus korupsi dana Alat Kesehatan (Alkes) Poso tahun 2013 ke Rumah Tahanan (Rutan) Poso.
Dua terpidana korupsi alkes tahun 2013 yakni Suridah warga Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota serta Noberial Marten Salomon warga Tentena. Keduanya hingga putusan perkara masih tercatat sebagai ASN di lingkup Pemda Poso.
Eksekusi terhadap putusan kasasi MA dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Poso, Lapatewe Hamka SH MH di kantor Kejaksaan Negeri Poso, Kamis 26 November 2020.
“Setelah kasasi kami dikabulkan oleh pihak MA dengan nomor 2595. K. Pidsus. 2020, maka sesuai dengan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P.48) nomor 659/P:.13.74/11/2020 tanggal 16/11 kami sebagai JPU hari ini melakukan penahanan di rumah tahanan negara bagi dua terpidana kasus Alkes Poso tersebut,” kata Hamka didampingi Kasi intelijen serta Kasi Pidsus.
Kedua terpidana kasus korupsi itu diketahui seorang ASN di Dinas Kesehatan (Dinkes) Poso dan RSUD Poso.
Suridah merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Alkes di RSUD Poso dengan nilai anggaran Rp 16.472.819.000, dan terpidana Noberial Marten Salomon juga PPK di Dinkes tahun 2013 proyek pengadaan alkes untuk Puskesmas di Poso dengan anggaran Rp 13.057.905.000.
Kajari Hamka menambahkan, jika kasus ini ditangani dan berproses di Kejaksaan Tinggi Sulteng dan diback up oleh Kejaksaan Negeri Poso sejak 2019 yang lalu.
Perkara tersebut berproses di Kejati Sulteng disidangkan di Pengadilan Tipikor Palu pada Oktober 2019 dan putusannya bebas. “Sehingga kami sebagai JPU melakukan upaya hukum kasasi ke MA dan pada tanggal 30/10/2020 kasasi kami dikabulkan. Dan hari ini kami lakukan eksekusi terhadap ke dua terpidana itu,” terangnya.
Hamka menjelaskan, kerugian negara dari kedua proyek Alkes Poso tersebut yakni untuk proyek Alkes di RSUD Poso negara dirugikan sebesar Rp 4.814.232.150.000 dan untuk proyek pengadaan Alkes untuk puskesmas di Dinas Kesehatan Poso kerugian sebesar Rp 3.3 Milyar lebih.
“Kerugian negara ini berasal dari tidak dilakukannya harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan adanya diskon oleh pihak pabrik sebesar 25-40 persen,” tuturnya.
Kata Hamka, terpidana dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi.
Hamka menegaskan, dengan dikabulkannya kasasi kasus Alkes Poso ini pihaknya memberikan semangat yang lebih sebagai JPU untuk menuntaskan semua kasus korupsi Alkes Poso selanjutnya.
“Terpidana diputuskan dipenjara masing-masing selama 4 tahun serta denda sebanyak Rp 200 juta. Bila denda itu tidak dibayarkan maka hukuman ditambah 6 bulan,” pungkasnya. (pul)

Ayo tulis komentar cerdas