Home Artikel / Opini

HGN 2020, Kebijakan Berpihak dan Tidak Terlibat Politik Praktis

24
Taqyuddin Bakri. (Foto: Ist)
  • Oleh Taqyuddin Bakri

SETIAP tahun, merujuk Hari Ulang Tahun PGRI, 25 November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Langkah pemerintah patut diapresiasi. Guru memang layak memiliki hari khusus untuk “berhari raya”. Pun itu hanya sekadar merayakan sekaligus mengenang perjuangan yang berpeluh setahun terakhir dan rencana perjuangan untuk langkah berikutnya. Ya, itulah guru. Sosok yang seolah tidak ada jeda dalam pekerjaannya. Tanggungjawab mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus “seolah” dipikulkan ke pundak dan punggung para guru.

Pada Peringatan HGN Tahun 2020 ini, ada dua aspek penting yang harus menjadi perhatian agar guru dapat berfokus pada tugas utamanya. Kesatu, beban guru dalam tugas tugas administratif harus dikurangi. Kita seolah mahfum, sebelum dan setelah bertugas mentransfer pengetahuan di dalam kelas, guru harus menyiapkan rencana pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kedua hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses inti pembelajaran.

Dalam kaitan itu, kebijakan terkait penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau sebutan lainnya yang pernah digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim sudah harus ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan di tataran berikutnya. Penyederhanaan itu diharapkan dapat semakin membuat guru memiliki waktu luang agar dapat digunakan untuk menyiapkan diri dalam menyampaikan inti pembelajaran. Guru juga harus memiliki waktu luang untuk keluarga dan relasi sosial kemasyarakatan. Dengan begitu, “tekanan pekerjaan”  terhadap guru dapat dikurangi.

Tentunya, tidak hanya penyederhanaan RPP, tetapi pihak sekolah dan pemerintah terkait harus memikirkan langkah praktis untuk membantu guru dalam menyiapkan tanggungjawab administratif lainnya. Misalnya, penyiapan dokumen untuk kelengkapan pencairan sertifikasi guru dan “suntikan” insentif lainnya yang tidak perlu lagi para guru turun berpeluh untuk menyiapkannya.

Kedua, pelibatan guru (terutama guru ASN) dalam politik praktis harus menjadi perhatian serius. Indonesia dengan 270 pilkada, dan Sulawesi Tengah dengan delapan gelaran kontestasi jangan sampai melibatkan para guru menjadi tim sukses, baik aktif maupun pasif. Mungkin saja untuk tim sukses aktif agak sulit dilakukan, apalagi ada pengawasan dari penyelenggara pilkada dan masyarakat. Namun, banyak dilihat, baik dalam perilaku langsung maupun melalui kelincahan jari di media sosial, masih ada guru (ASN) yang terlibat/melibatkan diri/dilibatkan dalam politik praktis.

Sekali lagi, kita masih mahfum jika keterlibatan itu karena murni keinginan dari guru itu. Tentu, itu merupakan pilihan politik yang harus diarahkan agar keterlibatan itu tidak tampak nyata. Namun, ada pula guru (ASN) yang terlibat karena dorongan dan perintah dari para calon langsung (semoga tidak terjadi di Pilkada kali ini). Guru (ASN) yang terlibat karena dorongan dan perintah dari para calon ini yang harus diawasi.

Betapa tidak, pelibatan itu sangat riskan mengancam independensi keprofesionalan. Jika calon yang didukung (kebetulan) menang, tentu karier akan terjamin. Namun, jika yang didukung nyata tidak menang, karier guru akan “terancam”. Paling nyata adalah dilakukan mutasi ke wilayah yang jauh dari tempat tinggal asalnya. Akibatnya, kinerja akan terganggu dan berimplikasi terhadap pelayanan terhadap peserta didik. Olehnya, dibutuhkan peran pemerintah agar para guru tidak “ditarik-tarik” lagi dalam politik praktis. Dibutuhkan kebijakan tegas pemerintah untuk melindungi kerentanan guru (ASN) dari berbagai infiltrasi politik.

Akhirnya, hari ini para guru merayakan “hari rayanya”. Rayakanlah dengan suka cita wahai para guru, guru kami dan guru kita semua. Kami tahu, tugasmu seolah menempuh haling rintang, apalagi di masa pandemi Covid-19. Misi dan tugasmu amat mulia, tetapi bebanmu masih amat berat. Teruslah menebar ilmu pengetahuan dan menebar kebaikan. Yakinlah, tidak ada balasan untuk kebaikan, kecuali kebaikan itu sendiri. Doa kami untuk semua guru kami dan guru kita, semoga pembelajaran di masa pandemi “yang berat” dapat dilewati, kebijakan pemerintah semakin berpihak kepada para guru, kebijakan MERDEKA BELAJAR dapat terimplementasi, dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesi tanpa gangguan politik praktis. (*)


*) penulis adalah Dosen Universitas Tadulako,dan Pemerhati Pendidikan

Ayo tulis komentar cerdas