Home Politik

Bawaslu Sulteng Imbau Semua Pihak Patuh Prokes

20
Jamrin. (Foto: Metrosulawesi/ Tahmil Burhanuddin)

Palu, Metrosulawesi.id – Selama proses tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah menemukan cukup banyak pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan baik oleh peserta pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu pelanggaran yang jadi perhatian adalah terkait protokol kesehatan (prokes). Untuk melaksanakan Pilkada di masa pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan adalah mematuhi protokol kesehatan.

“Sejak dimulai tahapan kampanye 6 Oktober kemarin, kami sudah menangani sejumlah kasus, yang paling banyak itu pelanggaran ASN sebanyak 66 kasus, disusul aparat kepala desa, kemudian tindak pidana mencapai sebelas (kasus), di antaranya kepala desa bahkan sudah ada yang divonis,” ungkap Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Jamrin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 24 November 2020.

“Dari semua ini yang menjadi perhatian publik, ketika kita melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid maka seluruh proses tahapannya itu mengacu pada Protokol Kesehatan,” Jamrin menambahkan.

Kata dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 telah mengatur bahwa Bawaslu punya kewenangan untuk menindak semua pelanggaran prokes selama tahapan Pilkada berlangsung.

Jika terjadi pelanggaran prokes saat peserta pilkada melakukan kampanye dialogis, Bawaslu bisa memberikan surat peringatan hingga mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melarang peserta melakukan kegiatan serupa selama tiga hari berturut-turut.

“Dan ada wewenang Bawaslu untuk membubarkan ketika ada pelanggaran jika teguran tidak diindahkan,” ungkapnya.

“Terkait dengan prokes ini, laporan terbanyak berasal dari Kabupaten Tolitoli. Ada sekitar tujuh laporan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pasangan,” ujar dia.

Pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa tim calon bupati dan salah satu calon gubernur ketika melaksanakan kampanye di Kabupaten Tolitoli.

Meski sampai saat ini laporan pelanggaran prokes baru terjadi di Kabupaten Tolitoli, namun pihaknya tengah menginput data serupa dari kabupaten/kota lainnya.

“Kita imbau juga seluruh paslon untuk patuh prokes. Karena pilkada ini dilaksanakan salah satu syaratnya itu prokes diatur di PKPU nomor 5,” jelasnya.

Adapun pelanggaran Prokes yang terjadi antara lain tidak jaga jarak, tidak tersedia handsanitizer dan pencuci tangan di lokasi kampanye dialogis.

“Lalu juga pelanggaran yang disebabkan oleh cuaca. Ketika ada 50 orang di dalam ruangan atau tenda tiba-tiba yang diluar ikut bergabung ketika hujan.”

Dia berharap semua pihak baik peserta, penyelenggara dan pemilih untuk mematuhi prokes dan tidak melakukan kerumunan selama tahapan kampanye Pilkada serentak.

“Kalau sankai sampai saat ini kami belum memberikan rekomendasi, masih dalam tahapan teguran, dan mereka (peserta pilkada) patuh,” tandasnya.

Saat ini Bawaslu sudah menyiapkan seluruh perangkat di tingkat kecamatan menjelang pemilihan. Jumlah petugas pengawas Bawaslu di kecamatan sekitar 500 orang, di tingkat desa ada sekitar 2.000 orang dan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ada sekitar 6.000 orang yang siap mengawal dan mengawasi selama tahapan menjelang Pilkada.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas