Home Palu

Rosida: Melapor Jika KK Tak Aktif

9
Kadisdukcapil Palu, Rosida Thalib. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Rosida Thalib, mengatakan, terkait status Kartu Keluarga (KK) masyarakat tidak aktif disarankan agar melaporkan ke tidak aktifan itu ke operator Disdukcapil, sehingga operator langsung melakukan konsolidasi manual dengan pusat.

“Apabila masih tidak aktif lagi KKnya berarti kendalanya di pusat, kami tidak memiliki daya di daerah untuk mengintervensi pusat. Jalan satu-satunya adalah kita melapor kembali ke pusat, dan paling lambat pengaktifan KK itu 3×24 jam,” tegas Rosida, saat dihubungi Metro Sulawesi, Jumat, 20 November 2020. 

Namun kata Rosida, jika masyarakat itu sudah mendesak, misalnya akan masuk rumah sakit dan Kartu Keluarganya belum aktif juga, maka biasanya Disdukcapil menyampaikan secara manual lewat sistem, petugas Disdukcapil bisa langsung menelfon agar segera mengaktifkan KK bersangkutan.

“Pengaktifan KK ini bukan hanya kita dari Kota Palu yang dilayani pusat, tetapi daerah lain juga di layani. Olehnya itu bukan di kita terkait pengaktifan tetapi pusat, sebab hal ini sistem yang bekerja,” katanya.

Rosida mengaku, selalu berusaha agar masyarakat terlayani dengan baik, namun biasa sistem dari pusat yang belum merespon.

“Masing-masing daerah pada saat mengerjakan langsung berkonsolidasi secara manual, dalam artian agar langsung diterima pusat datanya. Tetapi pusat tidak mungkin terima kita punya, sebab yang mereka layani bukan hanya Kota Palu saja, namun seluruh Indonesia,” ujarnya.    

Rosida mengimbau bagi masyarakat yang mengalami KK tidak aktif bisa datang ke kantor Disdukcapil untuk melaporkannya, tetapi karena ini masa pandemi bisa berkomunikasi lewat ponsel android secara online.

“Kami menyiapkan nomor ponsel petugas kami untuk dihubungi lewat whatsaap, dan nomor itu telah disampaikan lewat spanduk depan kantor Disdukcapil Palu,” ungkapnya.

Selain itu kata Rosida, biasanya juga pengguna lain misalnya dari perbankan, BPJS, mereka belum menerima hasil konsolidasi dari pusat, atau lembaga pengguna belum mendapatkan akses itu dari pusat.

“Persoalan itu bukan urusan kami lagi, sebab dari lembaga pengguna yang belum menerimanya,” katanya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Muh. Yusuf

Ayo tulis komentar cerdas