Home Sulteng

Korban Bencana Masih Butuh Inpres

7
TITIP SURAT - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (kanan) saat menerima titipan surat usulan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 dari Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola di ruang Polibu kantor gubernur, Kamis 19 November 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Ketua DPD Dukung Perpanjangan Rehab-Rekon

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyatakan dukungannya terjahap usulan Pemprov Sulteng untuk perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

“Kami mendukung sepenuhnya pemulihan aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya di Sulawesi Tengah,” ujar La Nyalla usai menerima titipan surat usulan perpanjangan Inpres tersebut dari Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola pada rapat kerja bersama dalam rangka urgensi mitigasi bencana, di ruang Polibu kantor gubernur, Kamis 19 November 2020. Surat itu nantinya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Senator La Nyala menyatakan komitmen untuk mendorong Presiden Joko Widodo agar mengabulkan usulan perpanjangan rehab-rekon saat dirinya menemui kepala negara untuk menyerahkan surat yang diterima dari gubernur tadi.

“Salah satunya saya akan melaporkan ke presiden usulan gubernur ini,” tuturnya berjanji.

Di kesempatan tersebut, dua Senator asal Sulteng, Lucky Semen dan Muhammad J Wartabone juga menemukan aspirasi masyarakat, sekitar 40 ribu pelaku usaha mayoritas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan korban bencana yang berstatus debitur gagal bayar, hingga soal nasib pendidikan anak-anak korban bencana yang kini yatim piatu perlu kehadiran negara untuk memberikan jaminan pendidikan yang layak.

La Nyala optimis, Presiden Joko Widodo akan merespon usulan perpanjangan Inpres 10 tahun 2018, sebab progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sulteng masih sekitar 50 persen, hal ini juga dipicu akibat dampak Covid-19 berkepanjangan.

Persoalan lain juga yakni, menyangkut pembebasan lahan relokasi masih ada penolakan oleh warga, termasuk rehabilitasi kawasan pantai yang masih sebatas pembangunan tanggul penahan air.

“Artinya memang faktanya masyarakat korban bencana alam ini masih membutuhkan Inpres tersebut untuk diperpanjang,” ucap Senator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur itu.

La Nyala mengaku prihatin atas kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, sehingga restrukturisasi hanya bersifat normatif, begitu pun bunga dan denda tetap berjalan, bahkan blacklist bank juga diberlakukan kepada debitur.

“Ini seharusnya juga bisa ditempuh mekanisme bailout, apalagi jelas data dan riwayatnya bahwa mereka korban bencana alam. Saya yakin Pak Jokowi punya keberpihakan dalam kasus-kasus seperti ini,” tuturnya.

Terdapat dua alasan yang jadi pertimbangan untuk memperpanjang rehab-rekon, yaitu: Pertama, alokasi anggaran rehab-rekon dari APBN dan APBD yang berhasil diserap baru sekitar 50 persen. Kedua, kesulitan mencari tenaga kerja akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang ikut menghambat aktivitas pelaksanaan percepatan rehab-rekon.

“Sementara akhir tahun anggaran (2020) sudah dekat sehingga dibutuhkan payung hukum supaya pelaksanaannya (rehab-rekon) tidak melenceng,” kata Gubernur Longki Djanggola.

Bencana 28 September 2018 menurut gubernur adalah suatu pembelajaran untuk menyusun strategi kemitigasian yang tepat sesuai karakteristik daerah supaya potensi kerawanannya dapat ditekan seminimal mungkin.

“Agar masyarakat Sulawesi Tengah pada gilirannya dapat aman dan selamat meski harus hidup berdampingan dengan bencana,” tutur gubernur berharap. (din/ant)

Ayo tulis komentar cerdas