Home Palu

2021, SD-SMP Wajib Gunakan SIPLah

14
Ambotuwo. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ambotuwo, mengatakan, pada 2021, semua SMP dan SD negeri dan swasta yang ada di Kota Palu diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dananya bersumber dari dana BOS.

“SIPLah ini  digunakan sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kehadiran SIPLah dapat dijadikan sebagai media dokumentasi elektronik yang mengelola setiap transaksi keuangan dengan baik,” kata Ambotuwo melalui ponselnya, belum lama ini.

Ambotuwo mengatakan, ada beberapa manfaat dalam penggunaan SIPLah, diantaranya sebagai penguatan tata kelola keuangan sekolah sehingga proses pengendalian dan pemantauan (monitoring) data transaksi menjadi lebih mudah dan dapat meminimalisir modus pengadaan fiktif.

“Selain itu juga sebagai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak dan beragam, sehingga setiap sekolah memiliki lebih banyak alternatif untuk pelaksanaan belanja,” ujarnya.

Kata Ambotuwo, dengan menggunakan SIPLah, sekolah juga tidak lagi membayar pajak, karena pembayaran pajak dikeluarkan oleh rekanan, karena setiap pembelian barang sudah termasuk pembayaran pajak.

“Terkait NPWP, itu akan menggunakan NPWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu agar pembayaran pajaknya masuk ke kas daerah,” katanya.

Terkait penentuan rekanan, Ambotuwo berharap sekolah mengupayakan menggunakan rekanan yang ada di Kota Palu, karena jika belanja di luar Kota Palu dipastikan akan ada beban pembiayaan transportasi.

“Melalui sistem SIPLah, berbelanja bisa transparan, aman, serta menguntungkan,” jelasnya.

Ambotuwo juga mengatakan, sistem SIPLah ini tidak mengganggu kriteria belanja anggaran yang sudah diatur dalam Permen Nomor 8 Tahun 2020 tentang BOS dan Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 tentang barang dan jasa.

“Tapi untuk pembelanjaan dana BOS Afirmasi yang sudah diterima oleh 30 SMP negeri dan swasta serta 98 SD negeri dan swasta yang ada di Kota Palu tahun ini sudah harus menggunakan SIPLah. Untuk beberapa sekolah, khususnya penerima BOS Afirmasi, pembelanjaannya sudah harus menggunakan SIPLah, tidak boleh tidak,” ungkapnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Muh. Yusuf

Ayo tulis komentar cerdas