Home Donggala

Penting Mendorong Kepemimpinan Perempuan di Desa

9
FOTO BERSAMA - Peserta kegiatan dan inovasi Desa Responsif Gender foto bersama Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala. (Foto: Istimewa)
  • DPMD Sulteng Kegiatan dan Inovasi Desa Responsif Gender

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah menganggap penting mendorong kepemimpinan perempuan dalam partisipasi politik warga di tingkat desa.

Menurut Sekretaris DPMD Provinsi Sulawesi Tengah Irmawati Sahi, desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sarat dengan proses politik formal sekaligus personal sebagai akibat dari jumlah penduduk desa yang relatif kecil. Pola interaksi antarwarga umumnya sangat intensif, dan relasi antara warga dengan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partispasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.

“Dengan dikeluarkannya undang-undang desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting,” sebut Irma, Rabu 18 November 2020.

“Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak, tapi juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan,” katanya.

Olehnya, DPMD Sulteng pun menggelar kegiatan dan inovasi Desa Responsif Gender dengan tema Pengintegrasian Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Balai Belajar Kampung Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, sebagai pilot project.

Alasan lain digelarnya kegiatan itu adalah kendala struktural yang menghadang partisipasi politik perempuan. Riset oleh Puskapol UI (2013) mencatat minimnya partisipasi politik perempuan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala regulasi yang tidak secara tegas memfasilitasi partisipasi perempuan, kendala geografis yang secara khusus dialami oleh perempuan secara berbeda (dibandingkan dengan laki-laki) sebagai akibat dari tantangan kebebasan serta keamanan melakukan mobilitas, dan kendala kultural yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul peran dan beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seijin keluarganya.

“Kemudian kesejahteraan desa secara mendasar sesungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak. Pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekadar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal, tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan.

Mendorong kepemimpinan perempuan menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga karena persoalan keseharian yang menjadi indikator kesejahteraan sangat dekat dengan kepentingan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Donggala bekerjasama dengan DPMD Sulteng akhirnya mendorong pembentukan balai belajar kampung yang diharapkan mampu menjadi wadah belajar perempuan dalam mendorong pasrtisipasi politik perempuan ditingkat desa untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan di desa dan mendorong desa yang responsive gender.

“Dibentuknya balai belajar kampung ini diharapkan dapat direplikasi oleh desa-desa lainnya di Sulteng dengan memanfaatkan dana desa,” harap Irmawati.

“Tujuan dilaksanakannya pembentukan dan launching Balai Belajar Kampung adalah sebagai wadah pembelajaran untuk menguatkan kapasitas dan pemahaman perempuan terkait konsep dasar gender, hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kebhinekaan, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik serta kepemimpinan perempuan dalam rangka mendorong Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di desa,” jelasnya.

Kegiatan itu sendiri berlangsung selama dua bulan sejak Oktober hingga akhir November tahun ini. Selain di Desa Batusuya, kegiatan serupa juga digelar di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.

Irmawati berharap kegiatan tersebut dapat direplikasi oleh desa lainnya dengan memanfaatkan dana desa.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas