Home Pendidikan

Haris: Anggaran Pendidikan Sulteng Rp1,7 Triliun Lebih

13
M. Haris Kariming. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Drs Haris Kariming mengatakan, alokasi anggaran pendidikan di Sulteng mencapai 37,36 persen atau sebesar Rp1,7 triliun lebih.

“Berdasarkan data BPKAD dan Dinas Dikbud Provinsi Sulteng alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1,7 triliun lebih atau sebesar 37,36 persen dari total APBD Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar Rp4,5 triliun lebih,” katanya dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Selasa 17 November 2020.

Pernyataan Haris itu sekaligus membantah Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma yang menyebut anggaran pendidikan di Sulteng hanya sebesar 9 persen, sebagaimana dimuat media ini pada edisi cetak, Selasa 17 November 2020.

Menurut Haris, anggaran sebesar Rp439 miliar atau sembilan persen tersebut adalah tidak berdasarkan fakta.

Pemprov Sulteng katanya, patuh terhadap ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Dalam hal ini Undang–Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 49 ayat (1). Dalam UU itu disebutkan “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Haris kemudian merinci anggaran pendidikan sebesar Rp1,7 triliun lebih itu. Yakni: pertama, belanja langsung bidang pendidikan dinas pendidikan sebesar Rp323.8 miliar lebih digunakan untuk: Kegiatan Penunjang Pendidikan yang diuraikan kedalam berbagai kegiatan pada satuan Dinas Pendidikan sampai dengan enam cabdis wilayah se Sulteng. Di antaranya: Peningkatan Kompetensi Guru, Pembinaan Seni dan Kebudayaan, Dana BOS regular SMA, SMK,SLB se Sulawesi Tengah, Dana Alokasi Khusus SMA, SMK,SLB Se-Sulawesi Tengah dan lainnya.

Kedua katanya, belanja tidak langsung bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp567,6 miliar lebih. Di antaranya untuk, Gaji Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan se Sulawesi Tengah. Termasuk Tunjangan Pegawai dan Tunjangan sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMA, SMK, SLB, Se Sulawesi Tengah.

Ketiga, belanja tidak langsung bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp825,1 miliar lebih. Di antaranya untuk kegiatan hibah menunjang bidang Pendidikan untuk kegiatan. Seperti: Hibah Pembangunan Fisik bagi SMA, SMK,SLB dan Swasta, Bantuan Beasiswa Pendidikan, Diklat Penguatan Kepala Sekolah, Diklat Bendaharawan BOS, dan Serta Kegiatan lainnya di SKPD lingkup Pemda bidang pendidikan di luar Dinas Pendidikan.

“Alokasi dana pendidikan tidak bisa kita pandang ibaratnya dengan kacamata kuda. Dengan besar angka alokasi anggarannya bilamana dibandingkan dengan daerah lainnya yang APBD-nya lebih besar, tetapi kita lihat besaran APBD Sulteng dari total sebesar Rp4,5 triliun lebih, yang teralokasi untuk bidang pendidikan sebesar Rp1,7 triliun lebih atau sebesar 37,36 persen,” jelasnya.

“Klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan pencerahan dan transparansi anggaran pendidikan kepada masyarakat bahwa pemerintah propinsi Sulawesi tengah sangat memberikan perhatian tinggi untuk bidang pendidikan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan DPRD Sulteng, Yahdi Basma SH mengatakan anggaran pendidikan Sulteng hanya sembilan persen. Hal ini disampaikan Yahdi untuk membenarkan pernyataan calon gubernur Rusdy Mastura yang menyatakan hal yang sama.

Untuk mendukung pernyataannya itu, Yahdi kemudian membuka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dalam Pergub itu katanya, alokasi anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar Rp402,1 miliar lebih atau hanya sembilan persen dari total APBD Sulteng sebesar Rp4,4 triliun lebih.

Untuk menguatkan pernyataannya itu, Yahdi juga memperlihatkan tabel 3.3 dengan judul “Realisasi APBD Per Urusan/OPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2020 di halaman II-15 di Pergub tersebut. Di huruf A, urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar angka 1, Dinas Pendidikan tercantum di kolom ke-3 angka Rp402,1 miliar lebih.

Yahdi juga membandingkan anggaran pendidikan dengan provinsi lainnya di Sulawesi. Dia mengatakan, menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan enam provinsi yang ada di pulau Sulawesi katanya, Sulawesi Tengah berada paling bawah atau pada urutan ke-6. Sulawesi Selatan menempati urutan pertama dalam penyediaan anggaran pendidikan yaitu 17,31 persen dan menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, Gorontalo sebesar 17,17 persen urutan ke-2 provinsi di pulau Sulawesi (Urutan ke-10 secara Nasional), disusul Sulawesi Tenggara sebesar 17,15 persen (urutan 11 Nasional), Sulawesi Utara 16,92 persen (Urutan 13 Nasional), Sulbar 15,38 persen (urutan ke-18 Nasional).

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas