Home Sulteng

Pemprov Ajukan Perpanjangan Rehab Rekon

11
BAHAS REKON - Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Dg. Palabbi (tengah) bersama Plt Sekdaprov Mulyono, SE, Ak, MM, dan Asisten Adm. Ekonomi dan pembangunan Dr Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc saat di kantor gubernur, Rabu 11 November 2020. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mengajukan perpanjangan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah.

Rencana itu diputuskan dalam yang dipimpin Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Dg. Palabbi, Plt Sekdaprov Mulyono, SE, Ak, MM, Asisten Adm. Ekonomi dan pembangunan Dr Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc beberapa pejabat terkait.

Menurut Asisten Ekonomi, Adm. dan Pembangunan Dr Ir Bunga Elim Somba M.Sc hasil keputusan rapat tentang perpanjangan masa rehab dan rekonstruksi yang berakhir pada 31 Desember 2020 juga telah dikomunikasikan oleh gubernur kepada Menteri PU ketika mereka ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Salah satu faktor keterlambatan akibat pandemi Covid-19 termasuk konsistensi zona merah.

Sementara itu Kadis Bina Marga serta Kadis Cipta Karya banyak memberikan usul berkaitan RTRW Padagimo termasuk Infrastruktur khususnya jalan dan jembatan.

Dari pihak TNI tetap akan berupaya bagaimana bangunan masyarakat bisa cepat selesai dengan bantuan satgas, demikian pula kesiapan melakukan penghijauan di huntap Tondo sesuai harapan Kepala BNPB Letjend Doni Monardo.

Patuhi Zona Merah

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meminta kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, utamanya di daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 silam, agar mematuhi kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah.

“Kawasan-kawasan yang sudah diputuskan sebagai zona merah, ini tolong, sekali lagi tolong itu dipatuhi,” ungkap Doni Monardi, di Palu, Selasa, saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Palu, dan meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap di Kompleks Perumahan Cinta Kasih yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi, di Kelurahan Tondo.

Doni meminta agar kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah, agar dipatuhi. Hal itu karena, yang menentukan hal itu bukanlah orang sembarangan, melainkan memiliki latar belakang kepakaran.

“Ada ahli geologi, dan ahli-ahli lainnya yang berkaitan dengan itu. Nah ketika suatu kawasan sudah diputuskan sebagai zona merah, maka kita harus ikuti,” sebut Doni Monardo.

Ia mengingatkan jangan sampai terulang lagi seperti tahun 1970. Doni mengutip pernyataan Prof Katili yang mengatakan bahwa jangan jadikan Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulteng.

“Ternyata kan tidak bisa dihindari, akibatnya seperti yang kita rasakan seperti sekarang,” sebutnya.

Masukan-masukan para pakar, menurut dia, yang terkait dengan zona merah, perlu dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana kerja dan rencana pembangunan yang akan datang.

“Dan kami sekali lagi memohon kepada masyarakat, dan tentunya mohon dukungan para tokoh-tokoh, terutama tokoh agama untuk bisa mengajak masyarakat, ikuti apa yang sudah disampaikan para pakar,” ujarnya.

Para pakar dan peneliti, sebut Doni, mereka bekerja bukan satu – dua tahun, melainkan puluhan tahun. Sehingga ketika mereka memberikan rekomendasi, tentu rekomendasi ini bisa dipertanggungjawabkan dari semua aspek keilmuan. (din/ant)

Ayo tulis komentar cerdas