Home Sigi

Sigi Siap Selesaikan Pembayaran Stimulan II

54
WAWANCARA - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sigi, H. Iskandar Nongtji saat diwawancara Metrosulawesi di ruang kerjanya, Selasa, 25 Agustus 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Ariston Aporema Sorisi)

Sigi, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kabuapaten Sigi siap menyelesaikan pembayaran Dana Stimulan Tahap II bagi korban benca alam gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi setelah proses pembayarannya kurang lebih 4 bulan selesai.

Selesainya proses pembayaran stimulan dikarenkan berakhirnya masa kontrak dari Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) Kabupaten Sigi pada tanggal 22 Juli 2020.

Demikian dikatakan Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda kabupaten Sigi di Kantor Bupati, Selasa, 10 November 2020.

Sehingga lanjut Iskandar, sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi proses penyaluran dan pembayaran kepada masayarakat yang terdampak bencana alam tersebut.

Hal ini juga terkait dengan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, bahwa dalam MOU tersebut batas akhir penggunaan dana yakni, pada 25 Oktober 2020.

“Dalam upaya tertib administrasi Pemerintah yang selalu berpedoman dan patuh pada ketentuan dan tidak melakukan atau mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan walaupun dana hibah bantuan stimulan dimaksud ada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Sigi,” terangnya.

Kata Iskandar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi melalui surat Bupati Nomor 360/7220/Setda tanggal 11 September 2020 telah mengusulkan/menyampaikan Permohonan permintaan penerbitan rekomendasi perpanjangan waktu pemanfaatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sigi yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Cq. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kemudian, setelah melakukan berbagai perbaikan dan koreksi serta penyempurnaan kelengkapan data pendukung oleh Bidang Deputi RR maka pada tanggal 1 Oktober 2020 Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada melalui surat Nomor B-257/BNPB/D IV/RR.02.02/10/2020 menerbitkan Rekomendasi Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA.2019 di Kabupaten Sigi.

Kata dia, rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tersebut sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Sigi melanjutkan proses pengusulan ke Kementerian keuangan Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan waktu.

“Alhamdulillah pada tanggal 9 November 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-5/MK .7/PK.3/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA.2019 untuk Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Sigi diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran dan penyalurannya sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 yang dalam NPHD sebelumnya hanya sampai pada tanggal 25 Oktober 2020,” jelasnya.

Hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Sigi yang langsung melakukan rapat terkait adanya surat persetujuan tersebut dan hasil rapat ditindaklanjuti dengan segera menyusun serta membuat schedule penyelesaian pembayaran dan penyaluran yang sempat terhenti kurang lebih 4(empat) bulan tersebut.

“Salah satu langkah percepatan yang akan dilakukan yang segera mengundang kembali tenaga TP4 yang kinerjanya dianggap baik pada periode lalu, pemanggilan tenaga TP4 ini akan disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan dan tidak sebanyak periode sebelumnya,” ujarnya.

Kepada Masyarakat yang terdampak, Pemerintah Kabupaten Sigi menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas kesabaran menunggu pencairan dan penyaluran dan tidak terprovokasi dengan berbagai macam isu dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait lambat dan tidak berprosesnya dana stimulant di Kabupaten Sigi.

Kemudian diimbau kepada masyarakat yang baru mendapatkan pembayaran sebagian dari total anggarannya supaya menyiapkan kwitansi maupun nota2 belanja untuk pertanggung jawaban, sebagai dasar untuk pembayaran sisa anggaran yang menjadi haknya, termasuk bagi masyarakat yang mandiri atau yang mengerjakan sendiri perbaikan dan pembangunan rumahnya, atau yang dipercayakan pekerjaan pembangunan rumahnya oleh aplikator atau Fabrikasi.

“Artinya secara keseluruhan harus memenuhi kriteria Rumah Tahan Gempa (RTG). Pemerintah memohon dukungan semua pihak terutama Kepala Desa, Ketua BPD, Camat, Ketua RT dan Tokoh masyarakat agar proses penyaluran dan pembayaran sesuai tepat waktu tepat sasaran dan terukur sesuai dengan harapan kita semua,” turur Iskandar Nongtji.

Reporter: Ariston Aporema Sorisi
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas