Home Internasional

Lutfi: Jemaah Umrah Harus Diberi Perlindungan

29
H. Lutfi Yunus. (Foto: Metrosulawesi/ Masruhim Parukkai)
  • Umrah di Masa Pandemi

Palu, Metrosulawesi.id – Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulteng, H Lutfi Yunus mengungkapkan,  pada masa pandemi virus covid-19, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapat izin dari Pemerintah Arab Sauduli masuk ke Makjah untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Alhamdulillah jemaah Indonesia termasuk yang diizinkan berangkat umrah, dan karena itu semua  pihak harus memahani regulasinya,” tandas Lutfi, di Palu, Senin (9/11).

Menurut Lutfi, Kementerian Agama sudah menerbitkan aturan pelaksanaan ibadah umrah dimasa pandemi covid-19, KMA No. 719 Tahun 2020 yang berisi  pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dimasa pandemi. 

Semangat dari regulasi tersebut, katanya,  adalah kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jemaah umrah sesuai amanat UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

“Kita harus beri perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan keamanan jiwa dan keselamatan. Itu semangatnya,” ujarnya.

Lutfi memastikan KMA disusun dengan merujuk pada seluruh ketentuan yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Namun, ada penambahan aturan yang  disesuaikan dengan masukan dari berbagai Kementerian, khususnya Kemenkes. 

“Misalnya, kita masukkan syarat tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Ini sudah menjadi ketentuan Kemenkes,” tuturnya. 

“Ada juga ketentuan terkait karantina. PPIU harus memfasilitasi karantina jemaah, baik ketika di Saudi dan ketika pulang. Kita punya ketentuan, bahwa orang yang pulang dari luar negeri, tidak hanya jemaah umrah saja, harus menjalani karantina,” terangnya.

Lutfi menambahkan, regulasi tidak hanya mengatur jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari karena pandemi. Selain itu, regulasi juga mengatur masyarakat yang baru akan mendaftar dan ingin beribadah umrah di masa pandemi. 

Untuk jemaah yang tertunda keberangkatannya, katanya, mereka diberi pilihan, berangkat dengan protokol kesehatan yang berlaku atau akan menjadwal ulang menunggu sampai pandemi reda. Selain itu, jemaah juga diberi pilihan untuk membatalkan rencana umrahnya dan menarik biaya yang sudah dibayarkan.

“Tentu setelah dikurangi biaya yang terlanjur dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan sebelum terjadinya pandemi dan itu harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada Jemaah tersebut setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU,” jelasnya.

Reporter: Masruhim Parukkai
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas